JAKARTA, Jawa Pos-Kementerian dan lembaga terkait mulai membahas nasib guru agama dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sayangnya tetap tak ada kepastian adanya kuota guru agama dalam rekrutmen sejuta guru PPPK.
Sekjen Kemenag Nizar menuturkan rapat lintas kementerian dan lembaga itu digelar Jumat (5/3) pekan lalu. Selain Kemenag juga ada perwakilan dari Kemendikbud, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa formasi PPPK untuk guru agama honorer masih sangat terbatas. Yakni hanya sekitar 9.000 kursi untuk guru honorer kategori dua (K2). Padahal jumlah guru agama yang masi honorer di lapangan sangat banyak. Data Kemenag menyebutkan saat ini tidak kurang ada 120 ribu guru agama berstatus honorer.
’’Kami semua masih mengupayakan agar mereka (guru agama honorer, Red) bisa masuk dalam usulan PPPK Kemendikbud,’’ katanya kemarin (9/3). Nizar melanjutkan nantinya Kemenag bertugas membuat soal ujian untuk seleksi calon PPPK formasi guru agama. Dia menegaskan pemerintah masih berupaya mencari jalan keluar.
Menurut Nizar pembahasan nasib guru agama di dalam agenda rekrutmen PPPK itu sangat penting. Sebab status guru agama terbagi menjadi tiga. Yakni guru agama yang diangkat oleh Kemenag, diangkat oleh Kemendikbud, dan diangkat oleh pemerintah daerah.
’’Saat ini masih dilakukan verifikasi dan validasi data. Berapa total guru agama dengan status honorer di sekolah,’’ jelas mantan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag itu. Guru agama tersebut meliputi guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Verifikasi dan validasi itu dilakukan oleh Kemenag maupun Kemendikbud melalui pemerintah daerah.
Formasi rekrutmen PPPK Kemendikbud tahun ini mencapai 1 juta guru. Hingga 5 Maret lalu, kebutuhan formasi guru yang diajukan pemda ke Kementerian PAN-RB baru 568.238 orang. Sehingga masih ada sisa atau selisih 431.762 formasi. ’’Semoga honorer guru agama nantinya bisa mengisi (sisa, Red) formasi tersebut,’’ kata Nizar.
Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Mahnan Marbawi menuturkan kuota 9.000 formasi guru agama untuk honorer K2 dalam rekrutmen PPPK itu sangat tidak adil. Dia berharap pemerintah memiliki komitmen untuk mengangkat guru agama honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). Baik itu ASN kategori PPPK atau PNS.
Mahnan mengatakan AGPAII bersama Kemenag sempat membuat penelitian kekurangan guru PAI pada 2017. Hasilnya kekurangan guru PAI memang nyata adanya. Dia mencontohkan untuk jenjang SD di Pulau Jawa terdapat kekurangan guru PAI sebanyak 14.112 orang. Sedangkan untuk jenjang SMP terdapat kekurangan 5.995 orang guru PAI masih untuk Pulau Jawa saja.
Sebelumnya Mahnan mengatakan sudah ada tuntutan mogok mengajar dari para guru PAI honorer di daerah-daerah. ’’Saya tidak bisa menahan mereka,’’ katanya. Mereka menuntut ada kejelasan pada Maret ini juga. (wan/JPG) Editor : Administrator