Bupati Serahkan DPA ke Tiap OPD    

Administrator • Dipublikasikan Minggu, 28 Februari 2021 | 09:00 WIB
Pastor Pius Banda, Pr saat menyerahkan kue HUT 40 tahun imamat kepada Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka,  MT didampingi Ny. Imelda Carolina Laode Mbaraka,  pada  perayaan 40 tahun  imamat Pastor Pius Banda, Pr, kemarin.(Sulo/Cepos)
Pastor Pius Banda, Pr saat menyerahkan kue HUT 40 tahun imamat kepada Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka,  MT didampingi Ny. Imelda Carolina Laode Mbaraka,  pada  perayaan 40 tahun  imamat Pastor Pius Banda, Pr, kemarin.(Sulo/Cepos)

WAMENA-Usai dilakukan evaluasi di tingkat Provinsi Papua, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua akhirnya menyerakan  Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (DPA) tahun 2021 kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Jayawijaya.


   Bupati mengaku penyusunan dan penyerahan DPA SKPD tahun 2021 mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh karena penyesuaian peraturan pengelolaan keuangan daerah. Dimana  Peraturan pemerintah no 58 tahun 2005 tentang pengolahan keuangan daerah dan  permendagri nomor 13  tahun 2006 tentang pengolahan keuangan daerah telah diubah secara total dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan  keuangan daerah ,dan permendari 77 ditetapkan dapam penyusunan APBD 2021.


  “ Meskipun penyerahan DPA ini lebih lambat  dibanding tahun -tahun sebelumnya namun saya berharap kita tetap berupaya melakukan percepatan pelaksanaan program agar penyerapan tahun anggaran 2021 dapat dimaksimalkan,”jelas Bupati Banua


   Kata Bupati Keseluruhan APBD Jayawijaya Tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp 1,397.388.894,78 yang terdiri dari pendapatan Asli daerah  Rp 48. 890.643.684,61. Pendapatan transfer Rp 1.322.904.729.817 , lain -lain pendapatan daerah yang sah Rp 26.402, 521.176, belanja operasi Rp 807.901, 446.736, belanja modal sebesar Rp. 298. 572.392.940 , belanja tak terduga Rp 5 milyar, belanja Tranfer Rp. 356. 928.267.500.


   Setelah penyerahan DPA pada hari ini, Bupati berharap, pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang, segera mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap OPD, dengan berpegangan pada ketentuan pengelolaan keuangan dan kebutuhan belanja. (jo/tri)

Editor : Administrator