MERAUKE- Untuk menghentikan penjualan BBM subsidi secara ilegal baik premium maupun minyak tanah, di tempat usaha baik kios maupun perorangan, maka Polres Merauke mengeluarkan surat imbauan kepada masyarakat Kabupaten Merauke. Surat imbauan bernomor B/249/II/Res.1.24/2021 tertanggal 23 Februari 2021 tersebut ditandatangani Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Agus Ferinando Pombos, SIK.
Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum melalui Kasat Reskrim AKP Agus F. Pombos, SIK, ketika ditemui Cenderawasih Pos mengungkapkan bahwa surat imbauan itu ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke, khususnya dunia usaha baik kios maupun perorangan untuk tidak lagi menjual BBM Subsidi tanpa izin resmi sebagaimana yang dimaksud dengan UU Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
“Sekarang ini, kita banyak lihat penjualan BBM subsidi premium di jalan-jalan. Kita imbau kepada para pelaku usaha tersebut untuk berhenti menjual BBM subsidi tersebut tanpa izin resmi sebagaimana yang diatur dengan UU Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas. Termasuk minyak tanah,’’ kata Kasat Reskrim.
Menurut Kasat Reskrim, akibat ulah para pelaku usaha tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan premium di SPBU dan minyak tanah di pangkalan. “Kita beri waktu selama 1 bulan terhitung sejak surat imbauan kita keluarkan,’’ tandas Kasat Reskrim.
Sebab lanjutnya, April mendatang pihaknya sudah mulai melakukan penegakan hukum. Jika ada yang ditemukan masih melakukan penjualan tanpa izin resmi sebagaimana yang diatur dalam UU terkait gas dan minyak bumi tersebut maka akan diproses secara hukum. “Ancaman hukuman atas pelanggaran dari UU tersebut adalah 6 tahun,’’ tandasnya.
Sekadar diketahui, bahwa kesulitan mendapatkan BBM subsidi premium di SPBU sudah terjadi lebih 1 tahun. Tapi anehnya, justru premium tersebut banyak dijual di jalan-jalan. Tidak hanya menggunakan botol ukuran 1 liter tapi sampai menggunakan jerigen ukuran 5 liter. Begitu juga untuk minyak tanah yang terjadi sejak pertengahan tahun 2020 lalu, sampai sekarang belum teratasi. Masyarakat sulit mendapatkan minyak tanah di pangkalan tapi di media sosial justru banyak ditawarkan dengan harga antara Rp 5.500-8.000 perliter. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Merauke sebesar Rp 3.500 per liternya. (ulo/tri)
Editor : Administrator