Papua Siap Ikut Laksanakan Pembatasan Kegiatan!

Administrator • Dipublikasikan Sabtu, 9 Januari 2021 | 15:00 WIB
Ketua Harian Satgas Covid 19 Provinsi Papua, Welliam Manderi
Ketua Harian Satgas Covid 19 Provinsi Papua, Welliam Manderi
Istilah PSBB Diganti PPKM, Daerah Segera Terbitkan Regulasi dan Siapkan Satpol PP

JAYAPURA- Dengan diterbitkannya Instruksi Mendagri 1/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid 19 per 6 Januari lalu, Ketua Harian Satgas Covid 19 Provinsi Papua, Welliam Manderi, menegaskan bahwa sejatinya setiap daerah harus siap melaksanakan pemberlakuan pembatasan yang sama.
“Pada prinsipnya, kita tindaklanjuti Instruksi Mendagri 1/2021 itu. Memang setiap daerah harus siap melaksanakan pemberlakuan pembatasan ini. Untuk itu, setiap daerah harus melakukan apa yang sudah disampaikan dalam Instruksi Mendagri tersebut,” ungkap Welliam Manderi, Jumat (8/1) kemarin.
Khusus di Papua menurut Manderi, Tim Satgas Penanganan dan Hukum tetap melaksanakan upaya peningkatan disiplin masyarakat dan penegakan hukum untuk penerapan protokol kesehatan.
“Jadi, mulai 14 Desember sampai 25 Januari ini, kita tetap berupaya bersama TNI, Polri, serta stakeholder teknis terkait lainnya, termasuk melibatkan pemerintah kabupaten/kota, khususnya Pemerintah Kota Jayapura, untuk lakukan peningkatan disiplin ini,” jelasnya.
“Sampai hari ini, kelihatannya angka kesembuhan kita tinggi. Tapi angka terkonfirmasi juga setiap harinya itu ada, yakni 50 – 70 kasus. Secara fluktuatif atau naik turun kasusnya. Angka kematian juga naik sedikit, dimana hampir tiap hari ada kasusnya,” sambungnya.
menurut Manderi, sekalipun angka kesembuhan meningkat, yang menjadi kunci utama dalam penyelesaian Covid-19 di Papua adalah bagaimana menjaga agar angka kematian tidak meningkat.
“Setiap masyarakat yang sudah merasa ada mengalami sakit, merasa ada gejala Covid-19, maka segeralah ke fasilitas kesehatan. Jangan tunggu sampai sakit sudah berat baru berobat,” jelasnya.
Hal serupa juga disampaikan Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K)., bahwa masyarakat sangat diharapkan untuk segera berkunjung ke rumah sakit untuk mengonsultasikan kondisinya dengan tenaga kesehatan jikalau merasa memiliki gejala Covid-19.
“Kalau timbul keluhan, segera mencari pertolongan pada tenaga kesehatan. Jangan datang (ke fasilitas kesehatan) dalam kondisi kritis. Sebab, itu cukup berat bagi kami menanganinya,” kata dr. Silwanus Sumule.
Perlu diketahui, setelah kebijakan yang melarang sementara masuknya WNA ke Indonesia dari 1 – 14 Januari 2021, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mendagri 1/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.
Pembatasan mobilitas ini ada kaitannya dengan varian baru Covid-19, sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19.
Sementara itu, pemerintah telah memutuskan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat pada 11-25 Januari 2021 mendatang.
Seiring dengan itu, istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak lagi digunakan dan bertransformasi menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut, PPKM berbeda dengan PSBB. “Ditegaskan bahwa ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat. Kedua, masyarakat jangan panik. Ketiga, kegiatan ini adalah mencermati perkembangan Covid-19 yang ada kita,” ujarnya secara virtual, Kamis (7/1).
Dia berharap, adanya PPKM bisa menghambat transmisi Covid-19. Selain itu, penerapan PPKM akan ditentukan oleh pemda masing-masing. Nanti pemerintah daerah, gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut.
Perbedaan lainnya yakni terkait dengan inisiatif. Pada PSBB, inisiatif awal pengajuan pembatasan ada pada pemda. Sementara, untuk PPKM ada pada pemerintah pusat.
Pemerintah pusat menetapkan kriteria awal terhadap daerah-daerah untuk dilakukan pembatasan. Kemudian, daerah yang masuk kriteria harus melakukan PPKM tersebut.
Aturan PSBB tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Dalam aturan itu, dijelaskan bahwa kepala daerah mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat.
Presiden Joko Widodo juga telah berkoordinasi dengan para gubernur. “Sanksi akan langsung berlaku dari pemerintah daerah, pemerintah pusat akan membantu dalam operasi yustisi yang dibantu pihak Kepolisian,” tutur Airlangga.
Sejalan dengan itu, Airlangga juga menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan akan menerbitkan aturan PPKM di Jakarta. Dia juga mengimbau agar pemda lain di Pulau Jawa segera merampungkan regulasi tersebut agar tak terjadi tumpang tindih. “Yang perlu dipersiapkan selain regulasi adalah mendorong Satpol PP-nya untuk menjaga kedisiplinan masyarakat,” tambahnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian itu melanjutkan, pemerintah rencananya akan memulai vaksinasi Covid-19 pekan depan. Menurut dia, negara-negara lain memilih melakukan lockdown agar vaksinasi lancar.
Namun, Indonesia menempuh kebijakan PPKM. “Minggu depan akan melakukan vaksinasi yang mana beberapa negara juga sudah melakukan vaksinasi,” imbuh dia.
Ketum Partai Golkar itu juga menyebut PPKM membawa sentimen positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dia juga optimis PPKM tak akan mengganggu target-target ekonomi yang sudah dicanangkan. Sebab, dinamika pasar modal maupun nilai tukar rupiah terbilang lebih stabil.
“Kita melihat January Effect di pasar modal dan pasar modal sempat turun sedikit namun sesudah Pemerintah menjelaskan sudah naik kembali dan IHSG sudah tembus 6.100, lalu Rupiah menguat dan dua itu yang menunjukan confidence pasar,” jelasnya.
Analis pasar modal Hans Kwee menilai, PSBB Jawa-Bali yang tidak terlalu ketat meredakan kekhawatiran pasar saham. Seperti ketentuan work from home, aktivitas perkantoran yang dibatasi 75 persen, dan mall yang masih beroperasi hingga pukul 19.00. Artinya, masih ada kegiatan ekonomi yang berjalan.
"Pasar yang tidak terlalu khawatir itu sehingga membuat IHSG kembali rebound," kata Hans kepada Jawa Pos.
Meski memang pada perdagangan Rabu (6/1) lalu, IHSG terkoreksi ke level 6.058,33 akibat isu PSBB Jawa-Bali. Sebab, pelaku pasar sempat panik. Mereka mengira, mekanisme penerapannya seperti yang dilakukan pada Maret hingga Juni 2020 lalu.
"Jadi kalo dibilang PSBB menaikkan IHSG, jelas bukan. Tapi, menurunkan ketakutan pasar saham akan PSBB yang longgar," ujarnya.
Secara global, pergerakan positif IHSG didukung harapan global akan paket stimulus fiskal Amerika Serikat (AS) yang lebih besar. Para investor menantikan hasil pemilu ulang di Georgia, AS. Yang kemungkinan dimenangkan oleh anggota Senat dari Partai Demokrat.
Jika demikian, potensi untuk mendukung Presiden AS terpilih Joe Biden mengeluarkan stimulus fiskal yang lebih besar semakin terbuka. Kebijakan tersebut tentu sangat menguntungkan bagi negara emerging market. Termasuk Indonesia.
"Dengan begitu, US Dollar dan surat utang AS akan melemah karena over supply. Selain itu akan banyak dana yang mengalir ke emerging market," jelas Direktur Anugerah Mega Investama itu.
Selama perdagangan kemarin, IHSG terpantau bergerak pada rentang 6.090,36 hingga 6.158,04. Tercatat, 258 saham menguat, 209 saham melemah, dan 158 saham lainnya stagnan dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Investor asing melakukan transaksi net buy sebesar Rp 697,13 miliar. Sasaran mereka adalah saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebesar Rp 86,8 miliar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan Rp 70,3 miliar, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) Rp 69,6 miliar.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa meski merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) nama pembatasan yang dilakukan pemerintah pada 11 hingga 25 Januari nanti bukan PSBB. ”Pembatasan kegiatan ya namanya,” ujarnya kemarin ketika dihubungi Jawa Pos.
Lalu berapa lama durasi pembatasan kegiatan ini? Nadia menjelaskan bahwa itu dikembalikan kepada daerah masing-masing. Dia menjelaskan bahwa waktu yang ditetapkan pemerintah pusat bisa lebih fleksibel. ”Dapat diperpanjang kembali oleh masing-masing daerah,” ucapnya.
Pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan tersebut, pada tahap awal akan diprioritaskan penerapannya di seluruh Provinsi di Jawa dan Bali. Pertimbangannya, seluruh Provinsi dimaksud memenuhi salah satu unsur dari empat parameter yang ditetapkan. Selain itu sebagian besar peningkatan kasus Covid-19 terjadi di tujuh provinsi di Jawa dan Bali.
Penerapan pemberlakuan pembatasan tersebut akan dilakukan di Ibukota ketujuh Provinsi dimaksud. Selain itu juga di kabupaten atau kota di sekitar yang berbatasan dengan ibukota provinsi. Di DKI Jakarta pembatasan kegiatan ditetapkan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jawa Barat akan diprioritaskan pada wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Wilayah Bandung Raya. Banten dengan prioritas pada wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Sementara di Jawa Tengah pembatasan kegiatan difokuskan pada wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta dan sekitarnya. Lalu di DI Jogyakarta juga seluruh wilayahnya akan diberlakukan pembatasan kegiatan. Di Jawa Timur akan fokus pada Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang. Terakhir, Bali dengan prioritas pada wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Gubernur dapat menetapkan kabupaten atau kota lain di wilayahnya. Tentu dengan mempertimbangkan keempat parameter yang sudah ditentukan. Selanjutnya, akan diatur lebih lanjut melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah. Sementara Menteri Dalam Negeri akan segera menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 dan meminta Kepala Daerah untuk membuat Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara spesifik. (gr/nat/JPG)

  Editor : Administrator