JAYAPURA-Disaat semangat untuk menggelar pesta demokrasi di 11 kabupaten Papua tersisa kurang lebih 1 bulan sebelum waktu pencoblosan pada 9 Desember nanti, ternyata kabar yang cukup mengkhawatirkan muncul. Ini berkaitan dengan kondisi logistik khususnya tahap II yang ternyata belum rampung.
Pihak KPU Papua hingga kini masih terus mengawal agar proses pencetakan bisa disegerakan. “Kami saat ini sudah masuk dalam tahap II untuk produksi logistik dimana tahap pertama sudah diselesaikan. Hanya saja seharusnya sejak 23 Oktober ini sudah berjalan tapi hingga awal November ini ternyata belum dikerjakan. Ini jadi satu kekhawatiran kami meski selalu kami desak,” kata Zufri Abubakar Komisioner KPU Papua Divisi Umum dan Perencanaan Logistik, Senin (2/11).
Dikatakan, untuk logistik yang sudah aman yakni tahap pertama meliputi kotak suara, segel, tinta, bilik pemungutan suara, sampul dan kabel ties. Sedangkan untuk tahap kedua meliputi surat suara, formulir C hasil KWK berhologram (plano), Daftar Pasangan Calon (DPC), alat bantu tuna netra serta buku panduan KPPS dan PPK. Nah yang mencetak logistik ini adalah perusahaan yang sudah dinyatakan menang dalam proses tender lewat e-katalog.
“Memang harusnya sudah digarap 23 Oktober tapi hingga awal November ini belum lagi diproduksi. Memang waktu produksi hanya sebentar saja, paling tidak 1 minggu namun pendistribusiannya ini yang tidak mudah sebab daerah-daerah di Papua tersebar,” kata Zufri.
Ia sendiri terus mengingatkan ke Karo Logistik KPU RI untuk bisa dipercepat dan jangan samakan Papua dengan daerah lain yang aksesnya udah dijangkau dalam sehari. “Selalu saya tanyakan dan kami desak. Tentunya kami juga tidak mau jika ada keterlambatan,” bebernya.
Pasalnya Zufri melihat logistik ini jika sudah sampai di daerah harus disortir lebih dulu dan itu butuh waktu. Syukur-syukur jika semuanya bagus, kalau ada yang rusak artinya bisa terganggu lagi. “Kami hanya tunggu perintah dari pusat dan kemarin kami sudah lakukan design surat suara tapi memang harus ada pengawasan ke pabrik tersebut dan harus terus dicek,” tegasnya.
KPU RI sendiri sudah mengeluarkan surat edaran KPU Nomor 965 tahun 2020 tentang Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Non e Katalog Sektoral yang ditujukan kepada seluruh KPUD untuk segera melakukan proses pengadaan logistik melalui non e katalog. “Kami memang mewanti-wanti untuk penyedia yang memproduksi di Papua makanya KPU mengeluarkan surat untuk melakukan pengawasan di pabrik. Kami berfikir perlu Pokja yang lakukan pengawasan ke pabrik,” pungkasnya. (ade/nat)
Editor : Administrator