Dewan Gereja Papua: Apa Kah Harus OAP Rubah Warna Kulit Baru Ada Keadilan Di Papua?
JAYAPURA - Dewan Gereja Papua (WPCC) mengatakan Pemerintah Jokowi harus adil jangan buat diskriminasi dalam penanganan Kasus Pelangaran HAM dan masalah Politik di Aceh dan Papua. Mereka mempertanyakan, kenapa Aceh bisa diselesaikan dengan damai, namun Papua tidak bisa?
"Harus penyelesaian seperti di Aceh, Kenapa (Aceh) bisa mendapat keadilan sementara di Orang Papua tidak bisa, Harus kah kami orang Papua menggubah rambut menjadi lurus, atau kita merubah warna kulit dan agama baru bisa ada keadilan, Ini merupakan diskriminasi rasial yang berjalan di siang bolong dan telanjang," kata Socrates Sofian Yoman, Presiden Baptis Papua, didampingi Pdt. Benny Giyai ketua Sinode Kingmi Papua, Pdt. Andrikus Mofu Ketua Sinode GKI dan Pdt. Dorman Wandikbo presiden GIDI saat jumpa pers bertempat di kantor Sinode Kingmi Papua. Kamis, (8/10).
Ia juga dalam kesempatan itu mengatakan Jokowi harus mampu menjawab janji perkatanya sendiri yang meminta akan berbicara dengan kelompok Pro Kemerdekaan.
"Kami mendukung peryataan Jokowi 30 September tahun 2019 untuk bertemu dengan pihak Pro Kemerdekaan dalam hal ini ULMWP, harus ini diwujudkan," katanya.
Selain itu, Dewan Gereja Juga menolak tim gabungan pencari fakta (TGPF) atas kasus penembakan Pdt. Yeremias Zanambani di Intan Jaya yang dibentuk oleh Menkopolhukam Mahfud MD yang selama ini mempromosikan demiliterisasi di tanah Papua, tetapi juga karena tim tersebut tidak independent dan tim oleh pemerintah Pusat tidak akan menyelesaikan masalah Papua.
"Tim bentuk Tim, masalah tidak akan selesai, Su Jelas Kami Gereja Menolak tim ini," katanya.
Hal serupa di katakan Pendeta. Andrikus Mofu Ketua Sinode GKI di Tanah Papua bahwa Dewan Gereja Papua melihat tim tersebut tidak independent karena beranggotakan aparat keamanan, pemerintah serta satuan militer sehingga tidak akan mengungkapkan peristiwa tersebut secara utuh, adil dan transparan berdasarkan fakta yang dimiliki Dewan Gereja Papua, dimana penembakan telah dilakukan oleh satuan TNI.
"Kalau kami lihat berdasarkan pengalaman dan fakta-fakta yang pernah terjadi dibentuk tim pencari fakta sebagaimana hari ini dibentuk oleh Menkopolhukam, sekali lagi kami sangat ragu dan tidak yakin bahwa tim pencari fakta yang sedang bekerja ini akan menghasilkan sesuatu yang valid atau sesuatu yang bisa dipertanggung jawabkan," ujarnya.
Kata dia, pemerintah juga harus membuka ruang kepada pihak lain yang secara independent harus membentuk tim pencari fakta turun lapangan mengali persoalan ini."Supaya kedepan betul-betul kita memperoleh sebuah hasil yang dapat dipertanggung jawabkan,"ujarnya.
Hari ini dengan situasi yang terjadi baik dengan kematian Pdt. Yeremias Zanambani tetapi juga menjelang akhir evaluasi Otsus Papua, Dewan Gereja Papua sangat berharap sebagai pimpinan gereja-gereja yang ada di Papua agar pemerintahan Joko Widodo harus mengambil sikap secara serius untuk melihat dan juga menangani setiap masalah yang terjadi di tanah Papua.
"Pimpinan gereja melihat ada pembiaran tidak hanya dilakukan oleh institusi militer tetapi pembiaran oleh negara terhadap setiap masalah dan peristiwa yang terjadi di Papua. Kunjungan 13 kali presiden di Papua tidak punya niat menyelesaikan masalah kemanusiaan di Papua sama saja tidak ada niat Jokowi untuk menyelesaikan persoalan hidup orang Papua," tegasnya.
Dirinya mengatakan empat gereja yang tergabung dalam Dewan Gereja Papua ini juga sekarang sudah menjadi anggota dari Dewan Gereja Pasific yaitu GKI di tanah Papua, Kingmi Papua, GIDI dan Baptis Papua diharapkan tentunya dapat mengawal kepentingan pelayanan umat dan juga ikut mengumuli masalah-masalah yang dihadapi oleh umat secara bersama-sama.
Di tempat yang sama. Benny Giyai, ketua Sinode Kingmi Papua menambahkan presiden Indonesia Joko Widodo sebagai panglima tinggi ABRI sekaligus sebagai presiden negara anggota dewan HAM PBB untuk menyelesaikan masalah Papua secara damai melalui perundingan yang dalam teologi disebut Politik Tuhan yang mengajak publik bahwa Tuhan sangat hadir di dunia ini untuk adanya damai, perundingan dalam rangka menjaga terjaminnya hak dan martabat manusia.
"Dewan Gereja Papua mengingatkan kembali kepada presiden Jokowi untuk menepati janji kepada ketua komisi tinggi dewan HAM PBB pada Februari 2018 di Jakarta untuk berkunjung ke tanah Papua sebagaimana yang juga telah disuarakan dalam pidato perdana menteri Vanuatu, tuan Bob Loughman pada 26 September 2020 dalam sidang umum PBB di New York serta Desakan Kommunike para pimpinan Pasific Islands Forum (PIF) pada Agustus 2019 di Tuvalu dan Kummunike para pimpinan ACP (Africa, Carribean, Pasific) pada Desember 2019 di Kenya," kata Benny Giyai.
Dewan Gereja Papua juga mengucapkan terima kasih kepada Perdana menteri Vanuatu sekarang dan para perdana menteri sebelumnya para pimpinan negara-negara Pasifik lainnya bersama rakyat dan gereja yang yang tidak melupakan penderitaan bangsa Papua dengan terus konsisten berdiri di depan PBB dan diberbagai forum menyuarakan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh Indonesia.
Sementara itu Presiden GIDI Dorman Wanimno meminta agar Presiden Jokowi Menepati janji Kepada masyarakat Papua Soal Penyelesaian Persoalan Papua.
"Kami dewan gereja minta agar penempatan pasukan dari pusat harus ditarik kembali ini suda menjadi seruan kami berualang - Ulang," katanya(oel). Editor : Administrator