JAYAPURA - Otonomi khusus dinilai telah memberi manfaat bagi masyarakat Papua untuk beberapa program prioritas bagi masyarakat Papua.
Hal ini dikatakan ketua KNPI Provinsi Papua Alberto G Wanimbo, ia menuturkan bahwa sejak diberlakukannya otsus pada tahun 2001 sampai dengan saat ini ada beberapa perkembangan pembangunan yang cukup signifikan di Papua.
"Dari sisi lain Mungkin banyak yang beranggapan Otsus gagal tetapi kita perlu mengakui bahwa ada juga keberhasilan dari Otsus dan hal ini harus dinilai secara objektif," katanya dalam press rilis yang diterima Cenderawasih Pos Senin, (28/9).
"Kita lihat dari kehadiran Otsus program prioritas dari sisi kesehatan pendidikan peningkatan ekonomi kerakyatan terus mengalami perubahan," paparnya
"seperti dalam bidang pendidikan, ada ribuan anak-anak kita (asli Papua) dikirim sekolah keluar negeri, baik dikirim ke Selandia Baru, Jerman, Australia, Belanda dan Amerika. Kemudian dikirim Cina, hingga Jepang, ada program pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung melalui program rencana strategis pembangunan Kaampung (Respek) dan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang sejak masa kepemimpinan Jokowi," sambungnya.
Albert pun mengajak masyarakat untuk menilai secara objektif Meski banyak ada penolakan namun ada juga keberhasilan hal ini perlu diakui juga oleh orang Papua karena Otsus juga telah digunakan oleh masyarakat Papua.
" Keberhasilan dari Otsus juga sebagian telah masyarakat nikmati maka bagian ini juga diakui atau tidak selamanya waktu gagal," kota Albdrtho.
Alberto juga Mengatakan agar perlu Ada kajian keberhasilan Otsus selama 20 tahun di Papua sehingga keberhasilan dan kegagalan pun dapat diukur sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat Papua terlihat jelas
" Mari kita bicara secara data apa keberhasilan otsus jalan lurus ada juga faktor penyebab karena banyak orang Papua yang tidak menggunakan dana secara baik hal ini juga perlu kita melihat dan kita sama-sama memberikan kontrol bagi setiap pemerintah menggunakan auto sebaik mungkin sehingga benar-benar terserap kepada masyarakat," katanya.
Ia pun menambahkan rencana akan dihadirkan otonomi khusus oleh pemerintah Pusat perlu adanya dukungan karena yang dirubah bukanlah undang-undang otsusnya tetapi pembagian dana otsus yang dilakukan perubahan.
" yang menjadi perubahan dalam revisi otsus saat ini adalah soal penggunaan dana APBN bukan pada undang-undang otonomi khusus untuk itu hal ini harus menjadi perhatian kita dengan terus memantau perkembangan revisi otsus agar kelak dapat memberi manfaat yang lebih baik," katanya.(oel). Editor : Administrator