Tambah Satu Bacalon yang Terpapar Corona

Administrator • Dipublikasikan Sabtu, 12 September 2020 | 13:13 WIB
Kepala BNN Provinsi Papua, Brigjen Pol. Jackson Lapalonga (kanan) menyapa salah seorang Komisione KPU Papua, Melkianus Kambu usai rapat penyerahan pemeriksaan  Narkotika bagi Paslon di Kantor BNNP Papua, Jumat (11/9). ( FOTO: Elfira/Cepos)
Kepala BNN Provinsi Papua, Brigjen Pol. Jackson Lapalonga (kanan) menyapa salah seorang Komisione KPU Papua, Melkianus Kambu usai rapat penyerahan pemeriksaan  Narkotika bagi Paslon di Kantor BNNP Papua, Jumat (11/9). ( FOTO: Elfira/Cepos)

Bacalon yang Positif Covid-19, Tidak Ikut Tes Urine di BNN Papua


JAYAPURA-Hingga hari terakhir batas waktu pengecekan kesehatan, Jumat (11/9) kemarin yang dilakukan oleh bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan mengikuti Pilkada 11  kabupaten di Papua, terkofirmasi ada penambahan satu orang bakal calon yang positif terpapar Covid-19.


Jadi hingga Jumat (11/9) kemarin tercatat sudah 8 bakal calon yang terpapar Covid-19.  Jika sebelumnya diketahui bahwa kandidat dari Kabupaten Supiori dan Kabupaten Keerom yang terdapat paslon  yang terpapar covid, kini informasi terbaru terkait penambahan 1 orang berasal dari Kabupaten Yahukimo.


Hanya hingga kemarin KPU Papua masih juga enggan menyebutkan nama pasangan bakal calon tersebut meski telah mendapat desakan dari Bawaslu. Namun jika bercermin pada PKPU 10 tahun 2020 pasal 50 b dan c dan petunjuk teknis lainnya nomor 742 jika ada calon atau bacalon yang terpapar atau positif Covid-19 maka KPU harus melakukan perubahan jadwal untuk pasangan tersebut.


Pemeriksaan kesehatan dan psikotes juga ditunda hingga bakal calon tersebut dinyatakan negarif. Kesimpulannya pelaksanaan tahapan pemeriksaan kesehatan sejumlah bakal calon di tiga kabupaten yakni Keerom, Supiori dan Yahukimo dipastikan akan ditunda.


“Ada penambahan 1 orang jadi totalnya saat ini ada 8 bakal calon yang terkonfirmasi terpapar covid,” jelas Melkianus Kambu, salah seorang Komisioner KPU Papua yang membidangi Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Jumat (11/9).


Dikatakan, apabila dari waktu masa karantina selama 14 hari ternyata paslon tersebut masih dinyatakan positif maka yang bersangkutan akan tetap diberikan ruang  untuk mengikuti tahapan selanjutnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.


“Jadi  tes PCR  ini merupakan kewajiban dari bakal calon untuk memastikan jika calon pemimpin yang akan mengikuti berbagai tahapan dan menemui massanya,” jelas Melkianus. Nah untuk jumlah keseluruhan yang melakukan tes kesehatan dirincikan bahwa ada 58 orang yang sudah selesai melakukan pemeriksaan di BNN, 32 juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dan mereka juga telah selesai melakukan psikotes. Yang masih lanjut dalam pemeriksaan kesehatan jasmani rohani ada 26 orang. Lalu 2 orang belum melakukan pemeriksaan di BNN dan pemeriksaan jasmani rohani maupun psikotes karena hasil swabnya belum keluar.


“Sedangkan 10 orang tidak lakukan tes kesehatan baik itu dari BNN  maupun kesehatan jasmani dan rohani termasuk psikotes karena 8 positif Covid dan ada 2 wakil yang tidak ikut


ke KPU. Jika ada dikonfirmasi ulang, maka BNN akan memberikan ruang.


“BNN hanya  sebatas melakukan tes urine, sebagai salah satu persyaratan bagi karena masih menunggu hasil terakhir pasangannya. Kami akan menyurat resmi ke KPU untuk meminta petunjuk dan yang jelas ada 28 orang yang masih dalam pemeriksaan lanjutan,” imbuhnya.


Terkait penambahan 1  bakal calon yang terpapar Covid, Melkianus masih belum mau membuka.


Mengenai hasil tes urine, Melkianus Kambu mengatakan, hasil pemeriksaan tes urine narkoba akan disampaikan ke KPU di masing-masing kabupaten yang bakal menyelenggarakan Pilkada.


Secara terpisah, Kepala BNN Provinsi Papua, Brigjen Pol. Jackson Lapalonga mengatakan, secara keseluruhan hasil tes urine dari 62 bakal calon bupati dan wakil bupati, telah diserahkan kepada KPU.


“Sebanyak 62 orang dari 11 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada sudah melakukan pemeriksaan urine. Untuk delapan orang lainnya bakal menyusul karena terpapar Covid-19. Kita tetap membuka kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan urine kepada delapan orang tersebut,” ucap Jackson Lapalonga kepada wartawan usai menyerahkan hasil pemeriksaan  Narkotika bagi  35 paslon di kantor BNNP Papua, Jumat (11/9).


Jackson Lapalonga menyebutkan hasil tes urine dari 62 bakal calon bupati dan wakil bupati telah diserahkan kepada KPU. Dimana hasilnya sudah disampaikan secara tertulis yang nantinya disampaikan bakal calon dalam hal tahapan pemeriksaan kesehatan. Karena itu yang diminta KPU, yang  jelas setiap hasil pemeriksaan urine tidak disampaikan terbuka. Karena akan berdampak kepada yang bersangkutan dan prosedurnya itu sampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang mengumumkan,” tutupnya.


Sementara itu, tak hanya Bawaslu Papua yang mendesak agar KPU Papua segera mengumumkan  nama – nama bakal calon bupati atau wakil bupati yang dilaporkan terpapar Covid-19.


Pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung S.IP, MA  juga berpendapat bahwa sebaiknya KPU segera mengumumkan siapa saja bakal calon yang dinyatakan positif Covid-19. Sebab menurut Yaung, ini bukan untuk menyudutkan atau merugikan pasangan tersebut tetapi untuk menyelamatkan para simpatisan atau pendukung  agar tidak terjangkit.


“Peraturan KPU juga saat ini mensyaratkan adanya surat kesehatan hasil tes PCR bebas Covid-19 bagi setiap bakal calon. Dan sudah wajib diumumkan ke publik untuk mengingatkan konstituen  atau masyarakat agar tetap mawas diri dan mematuhi protokol kesehatan selama masa kampanye,” jelas Yaung melalui ponselnya, Jumat (11/9).


Ia berpendapat bahwa meski secara moril  ini akan merugikan kandidat tersebut karena kini muncul batasan – batasan namun apapun  risikonya hukum harus ditegakkan.


KPU menurut alumni Unpad ini bekerja berdasarkan aturan hukum Pemilu dan PKPU. Lembaga penyelenggara Pemilu tidak boleh bekerja berdasarkan alasan di luar payung hukumnya. Dan selama KPU bekerja memegang aturan maka KPU sudah pasti netral dan profesional. Sebaliknya jika KPU bekerja tidak sesuai ketentuan payung hukumnya maka  KPU bisa dipastikan tidak netral dan bisa tergelincir menjadi tim sukses dari Bacalon tertentu.


“Saya hanya mencatat dan mengingatkan bahwa sumber konflik Pilkada di Indonesia 98 persen terjadi karena KPU tidak netral dan tidak profesional. KPUD di Papua, baik provinsi  dan kabupaten/kota adalah KPUD dengan rekam jejak kinerja terburuk dalam sejarah Pilkada di Indonesia,” bebernya.


Tak hanya itu, anggota KPUD dari Papua, paling banyak diberhentikan dengan tidak terhormat oleh DKPP, karena bekerja di luar ketentuan payung hukumnya. “Komisioner berperan ganda sebagai tim sukses pasangan calon kepala daerah,” imbuhnya.


Karenanya ia meminta KPU tak ragu untuk mengumumkan kandidat yang dinyatakan terpapar Covid. Mengingat  penyakit ini bukan hal baru dan banyak tokoh nasional yang terjangkit namun tetap menyampaikan ke publik. “Umumkan saja, ini bukan aib. Ini penyakit yang memang mewabah di seluruh dunia dan jangan menganggap ini keburukan. Justru  kalau menutup nutupi justru bisa blunder,” imbuhnya. (ade/fia/nat)

Editor : Administrator