Sebut saja Kabupaten Mamberamo Raya dimana kantor KPU nya sempat dirusak massa, lalu di Kabupaten Yahukimo dengan tewasnya 4 orang warga termasuk di Yalimo yang juga mulai muncul riak riak keamanan.
Meski demikian KPU masih meyakini proses pelaksanaan pesta demokrasi di 11 kabupaten akan berjalan aman. Ini tak lepas dari komitmen para kandidat termasuk TNI Polri untuk ikut menjaga.
"Kami yakini aman karena sudah ada komitmen dan penyampaian dari TNI Polri dan komunikasi kami juga baik,” jelas Melkianus Kambu, Komisioner KPU Papua Divisi Teknis Penyelenggara saat ditemui di Bandara Sentani, Rabu (2/9).
Meki menyebut untuk beberapa daerah rawan pihaknya kami sudah antisipasi dan memberi catatan kepada TNI Polri termasuk meminta dibackup oleh Brimob.
“Saya baru berkoordinasi dengan KPU Yalimo dan mereka siap melaksanakan tahapan pendaftaran,” bebernya. Ia juga menjelaskan soal waktu pendaftaran dimana untuk pendaftaran bakal pasangan calon baik yang lewat Parpol maupun non Parpol akan dimulai pada 4 - 6 September dan setelah itu KPU akan mengecek semua persyaratan. “Yang sangat mutlak adalah syarat pencalonan baik yang dari 20 persen dari perolehan kursi maupun 25 persen dari suara sah hasil Pemilu 2019 dan khusus Mamberamo Raya kami yakini aman,” imbuhnya.
Meki menyebut pengumuman pendaftaran sudah disampaikan sejak tanggal 28 Agustus – 3 September dan diteruskan dengan pendaftaran selama 3 hari. KPU mengharapkan bakal pasangan calon melengkapi dan mematuhi semua aturan main. “Silahkan melengkapi syarat pencalonan dari Parpol maupun yang ada dalam PKPU nomor 1 tahun 2020. Silahkan mendaftar dan membawa semua dokumen dan pendaftaran,” sambungnya.
Pendaftaran sendiri pada 4 September akan dimulai pukul 08.00 WIT hingga pukul 14.00 WIT sedangkan untuk tanggal 6 September dimulai pukul 06.00 WIT hingga pukul 24.00 WIT. Lalu untuk calon perseorangan, Meki menyebut bahwa ada 5 kabupaten yang akan diramaikan oleh calon perseorangan yakni Kabupaten Kerom, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen. Meki juga mengingatkan soal PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang protap kesehatan dimana pihaknya meminta yang hadir dibatasi tidak lebih dari 50 orang.
“Protokoler kesehatan menjadi wajib dan tidak bisa membuat aturan sendiri. Sekalipun itu termasuk daerah hijau semua wajib mematuhi aturan tersebut tanpa terkecuali jadi 11 kabupaten ini harus menerapkan semua aturan main berkaitan dengan protokol kesehatan tadi. Kalau melanggar kami kembalikan ke Bawaslu jadi jangan diabaikan,” pungkasnya. (ade/nat) Editor : Administrator