JAYAPURA – Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) John Gobay mengatakan, kewenangan absolut di bidang Pertahanan Keamanan (hankam) sebaiknya ditinjau kembali. Pasalnya ketika ada pendropingan aparat ke Paniai dan Intan Jaya mereka hanya mengaku diperintahkan dari pusat.
"Mereka mengatakan ini dikirim dari pusat, kami diperintahkan dari pusat. Sebagai Pimpinan Dewan Adat Papua, saya merasa aneh, dalam rangka apa ditempatkan, pasukan di Paniai ( di Enarotali, obano dan komopa) dan Homeyo yang selama ini aman, mengapa harus ada penempatan pasukan dalam jumlah besar disana," katanya.
Ia menyampaikan bahwa selama ini masyarakat merasa trauma ketika melihat aparat keamanan, apalagi dengan senjata lengkap. "Saya harap aparat kemanan dapat memahami kondisi psikologis masyarakat di sana, saya juga meminta agar aparat tidak membuat stigma negatif kepada masyarakat akibat doktrin yang keliru terhadap orang asli Papua," katanya.
Selain itu untuk APBN untuk tahun 2020, kementerian pertahanan mendapat anggaran Rp 126,9 Triliun, dana itu sumbernya juga dari rakyat.
"Untuk kami berharap dana tersebut tidak digunakan juga antara lain untuk terus mengirimkan pasukan ke Papua, akan lebih baik digunakan untuk kesejahteraan aparat yang ada, dan saya juga meminta agar aparat yang baru di drop agar segera ditarik, berikan kepercayaan kepada pimpinan daerah untuk menjaga keamanan di daerahnya,Jangan dana besar tersebut digunakan juga untuk memelihara siklus kekerasan di Papua," katanya.
Gobay menyarankan agar dalam kewenangan absolut dalam bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah pusat diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat terlebih dahulu melakukan pendekatan dan pengendalian keamanan.
"Jika aman maka tidak perlu ada pendropan pasukan dan juga jika ada pendropan pasukan mesti dibawah kendali pemerintah dan pimpinan aparat keamanan teritorial di daerah. Menurut saya sebaiknya gunakan hati dan mulut untuk bicara baik dengan orang Papua," katanya. (oel/wen)
Editor : Administrator