Menurut Sekretaris II Dewan Adat Papua Jhon Gobay, hal tersebut jangan dianggap biasa biasa melainkan perlu diseriusi dengan baik. Tak tepat jika pemerintah mendiamkan riak – riak yang muncul dan akhirnya menjadi masalah dikemudian hari. Kata Jhon, ini merupakan contoh lemahnya regulasi yang memberikan perlindungan terhadap OAP untuk menjadi tuan di negerinya sendiri.
“Contoh kasus di Papua bagian Selatan ini juga terjadi di beberapa daerah lain di Papua. Pemerintah tidak boleh menutup mata dengan situasi ini krn menyangkut keamanan daerah setempat dan masyarakat masih ahru hidup bersama – sama di Papua,” kata Gobay melalui ponselnya, Jumat (28/8).
Gobay menyarankan jangan membiarkan bara dalam sekam terus menerus menyala dan terpelihara mengingat satu saat akan kembali menyala dan ketika itu situasi sudah berubah dan semakin sulit dipadamkan. Gobay menyarankan untuk forkopimda bersama KPU Papua dan anggota DPR RI dan DPD RI asal Tanah Papua segera membahas dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan parpol di pusat agar turut memikirkan keamanan di Papua dan mengambil langkah pasti dalam situasi ini.
“Selain itu bisa mendorong presiden menggunakan hak diskresi sesuai Undang – undang untuk membuat regulasi berupa Perpu dan diikuti oleh adanya PKPU khusus untuk Tanah Papua. Saya pikir ini masuk akal dan bisa dilakukan selama ada itikad baik memperbaiki demokrasi di Papua,” pungkasnya. (ade) Editor : Administrator