Harus Orang Asli Papua !

Administrator • Dipublikasikan Jumat, 28 Agustus 2020 | 14:29 WIB
Para pendemo ketika menyampaikan aspirasi soal kepala daerah dan wakil di wilayah Animha haruslah orang asli Papua. Ini disampaikan di halaman DPR Papua, Kamis (27/8) kemarin. Gamel Cepos)
Para pendemo ketika menyampaikan aspirasi soal kepala daerah dan wakil di wilayah Animha haruslah orang asli Papua. Ini disampaikan di halaman DPR Papua, Kamis (27/8) kemarin. Gamel Cepos)
Mahasiswa, Masyarakat dan Intelektual Papua Selatan Serahkan Aspirasi Ke MRP Dan DPRP

JAYAPURA- Koalisi Mahasiswa Masyarakat dan Intelektual Papua Selatan di wilayah adat Anim-Ha bersama PMKRI Cabang Jayapura menyampaikan aspirasi dan tuntutan dengan melakukan demonstrasi damai di Kantor MRP di Kotaraja Kota Jayapura, Kamis (27/8).

Dalam aspirasi dan tuntutan ini para mahasiswa masyarakat dan intelektual di wilayah adat Anim-Ha bersama PMKRI Cabang Jayapura meminta agar calon bupati dan wakil bupati di wilayah adat Anim-Ha harus orang asli Papua.

"Aspirasi yang kami sampaikan ke MRP adalah bagaimana mendorong agar calon kepala daerah di wilayah adat Anim-Ha harus orang asli Papua," kata Koordinator Aksi sekaligus Ketua Ikatan Mahasiswa Merauke di Jayapura, Elias Ndiwaen Mahuze.

Lebih lanjut Elias mengatakan, pihaknya menolak dengan tegas calon bupati dan wakil bupati bukan orang asli Papua yang mencalonkan diri di wilayah adat Anim-Ha.
"Kami menolak adanya calon dari non Papua sebagai Cabup maupun Cawabup," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Jayapura, Wakol Yelipe mengatakan, pihaknya mendukung penuh aspirasi dan tuntutan dari para mahasiswa, masyarakat dan intelektual dari Papua Selatan, berkaitan dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah adat Anim-Ha harus Orang Asli Papua.

"Sebagai bentuk dari hak kesulungan, maka kami mendukung untuk diberikan kesempatan kepada anak asli Papua, khusus dari wilayah adat Anim-Ha untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati di negerinya sendiri,” ujarnya.

Dari MRP, Massa beregerak ke DPR Provinsi Papua. Disana, aspirasi yang sama disampaikan kepada wakil rakyat, yakni mereka menolak jika calon kepala daerah muncul dari mereka yang bukan orang asli Papua. Alasannya adalah saat ini penduduk asli semakin termarginal khususnya dalam porsi politik lokal.

“Kami minta pemerintah maupun DPR menyiapkan regulasi melalui Undang – undang administrasi negara nomor 30 tahun 2014 bab 1 pasal 1 angka 9 yang berkaitan dengan diskresi. Jadi pemerintah pusat perlu mengeluarkan diskresi yang menyatakan bahwa bupati dan wakilnya harus orang asli Papua untuk wilayah Animha,” kata Elias Endiwaen Mahuse, koordinator aksi massa saat ditemui usai aksi di halaman DPR Papua, Kamis (27/8).

Tuntutan ini dikatakan bukan tanpa dasar hukum melainkan masih ada celah hukum yang bisa digunakan untuk mendorong aspirasi mereka. Elias mengaku tidak bisa berharap banyak dari Otsus termasuk perdasi perdasus bahkan perpu mengingat akan sulit menunggu aturan yang bersifat resmi dan mengikat karena butuh waktu pembahasan yang cukup lama dan berbelit – belit. “Jika aspirasi ini tidak diterima baik – baik maka kami akan berfikir lain. Mohon maaf teman – teman dari luar Papua yang datang ke Papua seharusnya bukan untuk menguasai kami tapi mendorong kami menjadi pemimpin atau menjadi lebih baik,” tegasnya.

Ia memberi gambaran soal kondisi politik di Merauke saat ini dimana sebagian besar warga non OAP sudah menguasai berbagai lini baik partai maupun bangku legislatif. “Bayangkan saja dari 35 anggota DPR, hanya 4 yang orang asli Papua. Kami sendiri pernah dorong daerah pemilihan (Dapil) khusus namun DPRD Merauke tidak pernah merespon ini. Kami bicara karena singgasana kami sedang diambil dan itu yang ingin kami jaga,” bebernya.

Apalagi kata Elias ada paradigma baru yang menganggap bahwa orang selatan tidak mampu menjadi pemimpin dan ini menjadi paradigma yang buruk. “Ingat kami bukan bicara Papua merdeka untuk menjadi DPR atau buat ormas – ormas untuk kepentingan politik. Kami sudah bicara ini lama dan kami bukan kelompok momentum momentum,” protesnya. Pasalnya lanjut Elias dalam UU administrasi negara juga mengatur jika ada kekosongan hukum yang ditimbulkan akibat bencana alam dan gejolak politik maka pemerintah pusat bisa mengambil keputusan.

“Dan saat ini terjadi gejolak politik dimana masyarakat tengah bertahan selama 5 hari melakukan aksi protes untuk menyampaikan aspirasi ini. Kami tak mau ada konflik sosial. Pemerintah pusat sudah memberikan payung Otsus namun masih bolong bolong, nah itu perlu ditambal dengan memberikan redaksi kekhususan bagi masyarakat di Animha memimpin sendiri tadi,” imbuhnya. Sementara Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy didampingi anggotanya, Kusmanto dan Tan Wie Long menyampaikan aspirasi tersebut akan diteruskan ke gubernur. (bet/ade)

  Editor : Administrator