SENTANI-Sejumlah kepala daerah di wilayah adat Tabi dan Saireri sepakat akan menggelar workshop untuk mengevaluasi penggunaan dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Papua selama 20 tahun terakhir.
Kegiatan workshop itu melibatkan unsur pemerintah daerah, anggota DPRD Dapil 1 dan 2 Papua, anggota MRP mewakili masyarakat adat di dua wilayah adat Tabi dan Saireri, serta tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda di masing-masing wilayah adat Tabi dan Saireri.
Ini penting supaya melihat apakah Otsus ini gagal atau Otsus ini berhasil, kita akan tahu dan melihat di sana mengenai kebijakan otonomi khusus yang sudah berlaku sejak 2001 lalu.
Selama ini ada banyak pernyataan di luar terkait penggunaan dana Otsus namun pemerintah daerah seolah diam."Kami dari dua wilayah adat ini menginisiasi supaya perlu melakukan evaluasi dana Otsus yang kami terima dan juga kegiatan yang sudah dibiayai dana Otsus,"kata Ketua Forum Kepala Daerah Tanah Tabi dan Saireri yang juga Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si saat jumpa pers di Hotel Suni Garden Lake Sentani, Minggu (23/8).
Untuk itu, dia berharap evaluasi penggunaan dana Otsus di dua wilayah adat ini juga harus diikuti oleh daerah di wilayah adat lainnya yang ada di Provinsi Papua. Setelah kegiatan workshop evaluasi dana Otsus ini, pihaknya akan menyerahkan laporan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan juga DPRD Papua serta pemerintah pusat.
"Supaya ini menjadi masukan yang baik dalam revisi undang-undang Otsus ke depan," ujar Bupati Jayapura dua periode itu.
Dia menjelaskan, evaluasi dana Otsus yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah kabupaten dan satu kota di wilayah adat Tabi dan Saireri ini bertujuan agar undang-undang Otsus ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan isi dari undang-undang Otsus di Papua itu.
Menurutnya, sesuai dengan tujuan dari undang-undang Otsus itu hanya ada tiga hal, pertama mengenai proteksi terhadap orang asli Papua, kemudian mengenai keberpihakan terhadap orang asli Papua dan pemberdayaan ekonomi terhadap orang asli Papua. "Yang jelas kita ingin Otsus ini bisa benar-benar dilaksanakan sesuai dengan isi dari undang-undang Otsus itu," tambahnya. (roy/tho) Editor : Administrator