JAYAPURA - Menangapi polemik penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) staf Ahli Menteri Bidang hubungan Pusat dan Daerah, Kemdikbud 2015-2019. Dosen Konsentrasi Bidang Keahlian sistem Eistem dan Teknologi Desain, ISI Denpasar Bali. Pemerhati Percepatan Otonomi Khusus Papua Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan SDM Jemes Modouw mengungkapkan bahwa hak selalu harus diikuti oleh kewajibannya. Kewajiban untuk melengkapi diri dengan kualitas untuk menjadi pelayan publik yang baik.
"Kepala BKD tidak semuanya bersalah, mungkin ada juga yang main ditikungan, tapi saya melihat, cara memotret masalah dari perspektif kita yang over acting, yang melihat hanya dari aspek politik. Politik selalu membaca sesuatu dari sisi hak dan kekuasaan, yang sesungguhnya harus dilihat terus sampai pada tingkat kewajibannya," katanya nelalui rilis yang di terima media ini, Kamis (13/8).
Dikatakan Staf Ahli Menteri Bidang hubungan Pusat dan Daerah, Kemdikbud 2015-2019 bahwa, Hak selalu harus diikuti oleh kewajibannya. Kewajiban untuk melengkapi diri dengan kualitas untuk menjadi pelayan publik yang baik.
" Kewajiban kita untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan perencanaan SDM yang dilakukan oleh masing-masing Pemda. Karena kebutuhan perencanaan SDM secara nasional dalam rekruitmen pegawai negeri diarahkan pada area urusan pelayanan dasar wajib, yaitu pendidikan dan kesehatan untuk lowongan pendidik dan para medis. Oleh karena itu hak kita juga harus disesuaikan dengan kebutuhan formasi yang tersedia sesuai perencanaan kebutuhan SDM yang sudah dipetakan oleh Pemda," katanya.
Itu sebabnya lanjud Madouw Pemda harus mempublikasikan area perencanaan SDM di daerahnya, supaya masyarakat bisa menyesuaikan dalam pendidikan dan pelatihan yang diusahakan.
"Kita tidak bisa menuntut hak kita terus harus membalikan perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan jumlah orang Papua yang mendaftar. Atau yang lulus sekolah," katanya.
Madouw menuturkan perencanaan SDM selalu datang dari tuntutan kebutuhan layanan dasar publik di masyarakat, harus berlaku prinsip _maching supply-demand_. Layanan publik apakah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu yang disediakan oleh penyedia jasa atau oleh pemerintah, kalau swasta tdk mampu.
"Dalam manajemen SDM ada beberapa fase yang harus dikerjakan untuk mendapatkan SDM yang baik, bukan asal sentimen kelompok, suku dan ras. Penyiapan SDM yang harus dilalui, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan SDM yang didapatkan dari analisis terhadap kebutuhan layanan dasar publik atau kebutuhan pengembangan investasi ataupun potensi pengelolaan sumber daya yang tersedia dilingkungannya, Kemudian dilakukan rekrutmen, dilanjutkan seleksi sesuai standar kompetensi minimal yang dimiliki calon SDM tersebut, selanjutnya kalau sudah lulus barulah dilakukan perjanjian kerja, seterusnya dilakukan orientasi dan penempatan, dijaga profesionalitasnya melalui pelatihan dan pengembangan. Tidak bisa asal asalan," katanya.
Lanjutnya, dalah hal ini Alkitab juga mengajarkan prinsip yang sama, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih.
Jadi, kata dia, dalam dunia SDM semua orang yang direkrut selalu harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang disebut sebagai kompetensi untuk menjalankan profesinya dalam melayani dan memenuhi hak hak dasar orang lain, Bukan sekedar menyediakan lapangan kerja yang dapat menjadi hak bagi setiap orang. Itu sebabnya hak dan kewajiban selalu saling terkait.
"Kita menuntut hak karena kita telah siap untuk memenuhi kewajiban dalam profesi untuk memenuhi hak hak dasar orang lain. Hal ini diukur berdasarkan standar kompetensi lulusan, atau standar kompetensi profesi. Untuk memenuhi hak orang lain yang ada diujung kewajiban kita, maka kualitas dan kapabilitas harus optimal, dan memenuhi standar kompetensi. Kalau tidak orang lain yang akan menjadi korban, dan kita yang senang sendiri dan menerima hak atas penderitaan orang lain. hal ini termasuk dosa pikiran yang sangat sesat. Apalagi sudah melakukan tindakan membenarkan persepsi dan sikap seperti itu," katanya.
Sebagai mantan Kepala Dinas Pendidikan di Papua ia juga menyinggung halnya dalam menyekolahkan orang juga harus direncanakan dan dipetakan dalam perencanaan kebutuhan SDM,
" Siapa sekolah apa, supaya kembali bekerja apa. Jangan sekolah suka suka berdasarkan keinginan sendiri, bidang ilmu yang dipelajari juga hanya mengikuti rasa ingin tahunya sendiri. baru kembali menuntut suka suka untuk dikerjakan oleh Pemda, atau oleh perusahan yang investasi di daerah. Semua kebutuhan ada perencanaannya," jelasnya(oel). Editor : Administrator