SENTANI-Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Jayapura, Alphius Toam menanggapi sikap fraksi Bhineka Tunggal Ika (BTI) yang memilih walk out dari sidang pembukaan sidang II LKPD Pemerintah Kabupaten Jayapura, Senin (10/8). Dimana dalam sidang itu, Fraksi BTI mengaku kesal lantaran seluruh kepala OPD tidak hadir mengikuti sidang tersebut. Atas dasar itu, Sekretaris Fraksi BTI, Eymus Weya mengatakan, tindakan pimpinan OPD yang tidak mengikuti sidang itu merupakan bentuk dan tindakan yang tidak menghargai lembaga terhormat tersebut.
Menanggapi hal itu, Alphius Toam mengaku, kejadian itu lebih karena adanya miss koordinasi antara Sekwan dan pihak bagian umum Pemkab Jayapura. Alphius punya alasan sendiri mengapa dia tidak bisa hadir dalam sidang itu. Menurutnya, ketidakhadirannya dalam sidang itu karena mengikuti perintah bupati.
"Kami OPD melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh kepala daerah, mestinya dibagi antara yang pergi dan yang tinggal. Karena di dewan itu juga penting, karena mendengarkan apa yang harus disampaikan," kata Alphius Toam kepada media ini di Sentani, Selasa (11/8).
Dia menjelaskan, sebagai pimpinan OPD teknis, dia sudah pasti mengikuti kepala daerah pada saat kunjungan ke daerah. Karena sudah pasti akan ada pertanyaan dari masyarakat mengenai infrastruktur dan itu harus dijelaskan kepada masyarakat.
"Kalau saya pribadi, selaku kepala dinas PU ikut bupati karena saya tahu, masyarakat di sana pasti akan melaporkan, soal air bersih, soal jalan di sana, ya semua yang berkaitan dengan infrastruktur. Makanya saya harus mendampingi bupati untuk memberikan penjelasan,"bebernya.
Lanjut dia, hal itupun dibuktikan ketika di sana, banyak masyarakat bertanya mengenai jalan dan air bersih dan itu harus segera dijawab. Itu sebabnya kata dia, OPD teknis ini harus mengikuti bupati supaya bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"Kita mungkin miskoordinasi, Sekwan harus mengkoordinasikan kepada Kabag Umum, sehingga bisa melaporkan pimpinan bahwa ada sidang sehingga harus diatur seperti ini. Itu memang harus diatur protokolernya. Sehingga kalau dinas yang tidak berhubungan, mestinya harus hadir. Misalnya saya bisa diwakili sekretaris, atau kepala bidang. Sehingga tidak ada kesan tidak menghargai, semuanya penting," katanya.
Dirinya melihat koordinasi ini yang tidak jalan antara Sekwan dengan bagian umum untuk mengatur. Karena Sekwan tahu jadwal kunjungan bupati.
"Kunjungan ke masyarakat itu waktunya tidak bisa ditentukan, jadi bukan tidak menghargai, sangat kami hargai,"tambahnya. (roy/tho)
Editor : Administrator