JAYAPURA-Sebuah pernyataan tegas dan mencerahkan disampaikan Rektor Uncen, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT., terkait isu terkini yang berkaitan dengan Otonomi Khusus.
Rektor Apolo Safanpo meminta para politisi atau siapapun yang ingin berbicara soal Otsus untuk bisa membaca lebih dulu undang – undangnya. Jangan banyak berkoar-koar ke media dan ke publik namun tidak pernah membaca aturan mainnya. Ini karena menurut Apolo jika disimak isi UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 mulai dari pasal 1 hingga pasal 79 tak satupun yang menyebut bahwa Otsus akan berakhir.
Jadi menurutnya tak benar bahwa Otsus akan berakhir di tahun 2021 termasuk istilah jilid II. Terkait ini ia meminta pemerintah untuk lebih sering mensosialisasikan UU Otsus termasuk lebih sering membaca akan bisa dipahami.
Apolo menyebut bahwa jika menyimak dari pasal 1 hingga pasal 79 tak ada satupun pasal yang mengatakan Otsus akan berakhir. “Coba saja baca apakah ada yang menyebut berakhir? Lalu mengapa saat ini ada propaganda yang luar biasa tentang Otsus akan berakhir kemudian ada jilid II termasuk pandangan bahwa Otsus tidak perlu dilanjutkan. Saya pikir tak ada jilid – jilid. Sebab semua produk hukum atau perundang – undangan akan berakhir jika, pertama undang – undang itu dicabut. Kedua akan berakhir jika ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan selain dari itu ia akan terus berlanjut,” jelasnya saat ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Senin (3/8).
Dikatakan jika ada yang menyebut berakhir maka disarankan untuk membaca lebih detail isi undang – undang tersebut. Pasalnya Apolo menyebut bahwa yang berakhir di tahun 2021 adalah sesuai Pasal 34 yakni yang mengatur soal sumber – sumber penerimaan. Dimana huruf C nomor 6 disebutkan bahwa penerimaan dalam rangka Otsus sebagaimana ayat 3 huruf E berlaku selama 20 tahun. Maksudnya adalah anggaran yang besarnya setara 2 persen dari platfom DAU nasional itu yang akan berakhir sedangkan UU Otsus akan tetap berlaku.
“Ini yang akan berakhir (DAU) setelah 20 tahun sedangkan undang – undangnya tetap. Saya pikir ini yang tidak disosialisasikan dengan baik. Orang bilang jilid II, saya pikir tak ada jilid – jilid sehingga pemerintah perlu mensosialisasikan kepada masarakat bahwa UU Otsus ini tidak berakhir, yang mau ditinjau itu anggaran 2 persennya,” bebernya.
Lalu pasal 77 yang disebutkan soal usul perubahan atau revisi dilakukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP. Pasal 77 ini dilakukan berdasar pasal 78 dan tidak bisa berdiri sendiri.
“Ini tugasnya teman – teman di biro hukum, biro pemerintahan untuk mensosialisasikan. Sebab hari ini banyak yang menduga Otsus itu berakhir dan isu semacam ini sangat mudah dipakai oleh kelompok di luar pemerintah untuk melakukan propaganda dengan tujuan – tujuan tertentu,” sarannya.
Lalu pada pasal 78 menyebutkan bahwa pelaksanaan UU ini dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Nah berkaitan dengan evaluasi ini sejatinya tak hanya Uncen yang melakukan evaluasi tetapi banyak pihak yang melakukan evaluasi.
Nah hasil evaluasi dari Uncen jika mau digunakan oleh pemerintah tentu saja diperbolehkan. “Soal evaluasi, ini undang – undang dan yang melaksanakan adalah pemerintah pusat sedangkan Perda adalah amanat yang diberikan oleh pusat ke daerah,” pungkas Apolo. (ade/nat)
Editor : Administrator