Pemkot Sepakat Akan Usulkan CPNS Formasi OAP Port Numbay

Administrator • Dipublikasikan Senin, 3 Agustus 2020 | 22:22 WIB
Sejumlah peserta seleksi CPNS Kota Jayapura formasi 2018 saat mendengarkan penjelasan Wali Kota Jayapura terkait hasil seleksi CPNS formasi 2018 di aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (3/8) kemarin. (Priyadi/Cepos)]
Sejumlah peserta seleksi CPNS Kota Jayapura formasi 2018 saat mendengarkan penjelasan Wali Kota Jayapura terkait hasil seleksi CPNS formasi 2018 di aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (3/8) kemarin. (Priyadi/Cepos)]

Puluhan peserta seleksi CPNS formasi 2018 Pemkot Jayapura yang merupakan masyarakat asli Port Numbay didampingi sejumlah tokoh masyarakat kampung dan dikoordinir Ketua Port Numbay Crisis Centre (PACE) Yacobus Edward Hababuk, SH., MH., berlangsung di aula Sian Soor kantor Wali Kota Jayapura.


Warga yang menyampaikan aspirasi juga duduk dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker. Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., menerima langsung aspirasi dari warganya.


Di hadapan para peserta seleksi CPNS 2018, Wali Kota Benhur Tomi Mano (BTM) mengatakan, untuk penerimaan CPNS Formasi tahun 2018, test dilakukan secara online melalui sistim CAT dan keputusan hasil kelulusan ditentukan oleh Panselnas BKN Pusat. Sehingga tidak ada intervensi dari pemerintah daerah.


“Untuk kuota CPNS Kota Jayapura sebnayak 316 formasi dengan memperhitungkan OAP 80 persen dan non OAP 20 persen,” jelasnya.


Dengan hasil yang sudah dikeluarkan ini, tuntutan warga asli Port Numbay yang mengikuti seleksi CPNS untuk diluluskan tentunya tidak bisa dilakukan. Karena pemerintah pusat menurutnya tidak melihat secara khusus OAP Port Numbay, tetapi 80 persen OAP itu berasal dari kabupaten dan kota di Papua.


Meskipun demikian, usulan agar warga OAP Port Numbay diakomodir 80 persen dalam penerimaan seleksi CPNS, menurut BTM akan diusulkan ke pemerintah pusat. “Dengan pertimbangan kekayaan alam masyarakat OAP Port Numbay sudah banyak dimiliki pemerintah, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah maka masyarakat OAP Port Numbay bisa dijadikan ASN. Karena masyarakat OAP Port Numbay jumlahnya sudah sedikit dan tidak mungkin keluar dan merantau ke luar Port numbay jika tidak ada alasan jelas,” tuturnya.


Mengenai OAP Port Numbay yang usianya sudah tidak bisa mengikuti test CPNS, BTM menyampaikan tetap memperhatikan untuk bisa dijadikan honorer di lingkungan pemerintahan, sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu, pihaknya meminta jajaran OPD untuk bisa membantu memasukkan OAP Port Numbay menjadi tenaga honorer dan nantinya jika ada pengangkatan ASN lewat honorer bisa diperhitungkan.


Dalam kesempatan itu, BTM juga meminta agar lulusan program beasiswa afirmasi mahasiswa putra/putri Port Numbay di Universitas Kristen Satya Wacana yang sudah lulus kuliah agar bisa diperhatikan untuk bisa langsung bekerja diperbantukan di kampung-kampung sebagai tenaga pendamping dan diberikan gaji. “Karena di kampung dana sangat besar. Termasuk bisa ditempatkan di jajaran OPD yang membutuhkan,” tambahnya.


  Sementara itu, Ketua PACE, Jack Hababuk mengatakan, intinya, masyarakat OAP Port Numbay harus bisa menjadi ASN Kota Jayapura. Karena selama ini, masyarakat OPA Port Numbay yang menjadi ASN sangat sedikit. Padahal kekayaan alam maupun lainnya sudah banyak diberikan masyarakat OAP Port Numbay untuk pemerintah, sehingga dalam dunia birokrasi 80 persen harus di tangan OAP Port Numbay.


Jack juga menyayangkan hasil seleksi CPNS formasi 2018, dimana OAP Port Numbay yang lulus hanya 24 orang. Padahal di kabupaten lain di Papua menurutnya, OAP di daerah tersebut bisa lulus hingga 100 persen.(dil)

Editor : Administrator