JAYAPURA- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kogabwilhan III untuk menunjukkan barang bukti korban penembakan yang menewaskan Sellu Karunggu (18) dan ayahnya bernama Elias Karunggu (34) di Kenyam, Kabupaten Nduga, Sabtu (18/7) lalu.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyebutkan, pentingnya menunjukkan barang bukti untuk mempertegas status kedua orang tersebut. Apakah mereka bagian dari kelompok bersenjata atau warga sipil.
“Kami minta di Kogabwil bisa menunjukkan bukti fisik senjata dan nomor serinya dan senjata tersebut terakhir dipegang satuan apa. Itu penting, untuk menunjukkan bahwa kedua orang ini memegang senjata dan bisa ditelusuri pada konflik mana mereka merampas senjata itu,” ucap Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (21/7).
Dalam insiden penembakan yang menewaskan ayah dan anak itu, Komnas HAM menerima beberapa versi kronologi yang berbeda-beda. Dari pihak Kogabwil menyebutkan kedua orang ini KKSB kelompok Egianus Kogoya, sementara versi lainnya menyampaikan kedua orang tersebut adalah warga sipil.
Menurut Frits, sebagaimana yang disampaikan dari pihak Kogabwil III, kedua orang tersebut sudah diikuti sejak lama dan bahkan ada transaksi senjata.
“Pertanyaan penting adalah apakah ada kontak senjata saat itu ? Rupanya tidak ada kontak senjata. Kalau keduanya tidak dalam posisi membahayakan, kenapa tidak menggunakan protap dengan memberikan tembakan peringatan atau melumpuhkan. Jangan mematikan, karena untuk kepentingan pengungkapan,” tegas Frits.
Lanjut Frits, yang menjadi terpenting yakni situasi di Kabupaten Nduga. Dimana problem pengungsi belum selesai. Sehingga apakah korban meninggal dunia bagian dari masyarakat yang mengungsi pasca kejadian PT Istaka Karya pada Desember 2018 silam.
Komnas HAM berharap Pemda setempat bersama TNI-Polri bisa mengungkapkan bahwa memang mereka ini anggota KKB. Tapi kalau tidak, ini sangat disayangkan. “Semua pihak berkewajiban meletakkan kasus ini dalam kewenangan masing-masing,” kata Frits.
Terkait insiden ini, Frits menyampaikan pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan. Tetapi untuk mengungkap ini, hanya ada dua hal yakni perlu memastikan senjata yang mereka bawa. Nomor seri berapa, hilang pada insiden apa dan dipegang oleh satuan apa.
“Pemda punya kewajiban untuk memastikan orang-orang ini. Apakah status mereka adalah pengungsi atau bukan? Kalau pengungsi, maka harus bisa dibuka akses dan lintasan para pengungsi itu lewat bisa diamankan baik oleh satuan yang ada di sana,” paparnya.
Komnas HAM juga mengingatkan, kekerasan yang dilakukan oleh aparat adalah mewakili negara. Sehingga harus lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan pengamanan dengan mempedomani prosedur yang ada.
“Saya mengingatkan kepada Pangkobwil III, baiknya mereka tidak boleh melakukan operasi sendiri. Operasi harus ada di bawah pengendalian Pangdam atau Kapolda. Mereka itu dari wilayah luar dan tidak memahami perilaku sosial budaya masyarakat setempat,” tegasnya.
Yang terpenting lanjut Frits, lintasan warga setempat harus bebas dari tindakan operasi.
Sementara itu, TNI dalam hal ini perwakilan Satgas Yonif PR 330 menggelar pertemuan dengan Bupati Nduga di Kenyam. Pertemuan tersebut terkait tertembaknya anggota KKB di wilayah Kabupaten Nduga.
Kapen Kogabwilhan Kolonel Czi Gusti Nyoman mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan tersebut untuk meluruskan berita tidak benar yang sudah beredar di lingkungan masyarakat.
Dalam pertemuan Minggu (19/7) lalu, Dansektor Baliem Kolonel Inf Yusup dan Lettu Inf Azlan selaku Danki-C Satgas Yonif PR 330 menjelaskan kronologi kejadian serta menunjukkan barang bukti yang ada. Dimana korban yang tertembak tersebut merupakan anggota KSB di wilayah Kabupaten Nduga dan bukan masyarakat sipil.
“Tewasnya dua anggota KKSB pada Sabtu (18/7) sekira pukul 15.00 WIT. Dimana dilakukan penghadangan oleh Tim Satgas Pamtas Yonif PR 330/TD terhadap dua orang KKSB kelompok Egianus Kogoya di Kenyam,” terang Nyoman.
Tim menurutnya terus melakukan pemantauan terhadap keduanya hingga dilakukan penembakan yang berakhir dengan keduanya meninggal dunia. “Didapat barang bukti berupa senjata pistol jenis Revolver dengan nomor senjata S 896209 dan barang bukti lainnya,” tambahnya.
Setelah menerima hasil pembuktian dan penjelasan dari perwakilan Satgas Yonif PR 330 mengenai korban penembakan yang merupakan bagian dari kelompok KSB, Bupati Nduga mengatakan bahwa dirinya akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa korban tersebut memang benar-benar bagian KSB. (fia/nat)
Editor : Administrator