MERAUKE-Kendati belum ada penetapan siapa-siapa yang akan ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Merauke periode 2021-2026 untuk bertarung pada Pilkada serentak 2020, namun Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merauke Oktafina Amtop, S.Sos meminta peserta pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke untuk lebih memahami aturan Pilkada agar terhindar dari penindakan.
“Kami dari Bawaslu meminta kepada para peserta Pilkada untuk lebih memahami aturan yang ada sehigga terhindar dari penindakan. Kalau para peserta tidak mengikuti aturan maka sudah pasti penindakan itu terjadi,” kata Oktafina Amtop pada sosialisasi penanganan pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 oleh Gakkumdu Bawaslu Provinsi Papua di Swiss belhotel Merauke, Senin (20/7).
Amtop menjelaskan bahwa pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu tapi seluruh elemen masyarakat. “Kami harapkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serentak di Merauke,” jelasnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Metusalak M. Infandi menjelaskan 4 titik rawan pengawasan Pilkada di masa pandemi dengan 4 tahapan adalah verifikasi faktual dukungan perseorangan, namun tidak ada calon yang memenuhi syarat. Kedua, pendataan dan pemutakhiran data pemilih, kampanye dan proses pemungutan dan perhitungan suara.
Khusus pemutakhiran data pemilih, Ketua Metusalak Infandi menjelaskan bahwa persoalan DPT ini menjadi perhatian pihaknya. Karena meski tahapannya sudah dilewati cukup jauh namun dalam sidang sengketa di MK, DPT ini selalu dipermasalahkan. “Kita harap dari proses pemutakhiran sampai pada penetapan, benar-benar harus menjadi perhatian kita semua terutama KPU yang melakukan pemutakhiran tersebut dan Bawaslu sebagai pihak yang mengawasi pemutakhiran tersebut,” jelasnya. (ulo/tri)
Editor : Administrator