Pelimpahan Wewenang Provinsi Dinilai Biasa Saja

Administrator • Dipublikasikan Senin, 6 Juli 2020 | 14:19 WIB
Bupati Jayapura Matius  Awoitauw,SE, M.Si  saat meninjau langsung kompleks Pasar Lama Sentani sebelum menerapkan karantina Mandiri di wilayah itu beberapa waktu lalu. Pelimpahan wewenang provinsi ke kabupaten dan kota soal penanganan Covid-19 dinilai bias
Bupati Jayapura Matius  Awoitauw,SE, M.Si  saat meninjau langsung kompleks Pasar Lama Sentani sebelum menerapkan karantina Mandiri di wilayah itu beberapa waktu lalu. Pelimpahan wewenang provinsi ke kabupaten dan kota soal penanganan Covid-19 dinilai bias

Terkait Penanganan Covid-19


SENTANI- Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi Papua terkait pelimpahan penanganan Covid- 19 ke kabupaten dan kota merupakan hal yang biasa dan tidak ada yang istimewa.


"Kesan saya yah biasa saja, tidak ada pengaruh, kita sudah jalan selama ini, hampir semua kita yang handel," kata Mathius Awoitauw saat ditemui Cenderawasih Pos di Kantor Bupati Jayapura, Senin (6/7).


Dia menjelaskan, sejak awal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memang sudah menerapkan pemberlakuan kebijakan khusus terhadap daerah zona merah. Bahkan kata Bupati Mathius, keputusan Pemkab Jayapura  yang  menunda pemberlakuan kesepakatan Provinsi Papua terkait dengan pemberlakuan relaksasi waktu  sempat mendapat kritikan dari Pemerintah Provinsi Papua. Namun menurutnya, hal itu tidak menjadi persoalan karena yang dilakukan oleh Pemkab Jayapura itu demi kebaikan bersama agar masyarakat betul-betul terlindungi dari penyebaran Covid-19 ini.


"Karena kita kemarin mengikuti anjuran provinsi sampai dari provinsi marah karena tidak ikut. Nyatanya tidak seperti itu, pendekatannya memang harus bervariasi,"tegasnya.


Dia menambahkan, sebelum pemerintah provinsi mengalihkan rencana penanganan Covid-19 ini ke pemerintah kota dan kabupaten, sebenarnya penanganan Covid-19 ini sudah dilakukan oleh Pemkab Jayapura secara mandiri sejak awal.


"Hampir kita melakukan sendiri di Kabupaten Jayapura. Hampir semua kami mandiri dari awal, rumah sakitnya, petugasnya sendiri kami usahakan, memang ada bantuan bantuan semacam APD yang diorder provinsi, hal ini jalan, tapi semua kebijakan, kebutuhan dan pengendalian kami lakukan mandiri, dan tidak ada masalah,"pungkasnya.(roy/tho)

Editor : Administrator