SENTANI-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura, Tahun 2020 mengalami penyusutuan sebesar Rp 151 miliar dari total Rp 1,4 triliun. Penyusutan APBD ini lantaran sumber pendapatan daerah yaitu dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU dan DAK dikurangi akibat pandemi Covid-19.
Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, John Wicklif Tegai mengatakan, untuk menutupi kebutuhan anggaran ini, seluruh OPD diminta melakukan rasionaliasi mandiri. Lanjutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati maksimal 30 persen dari total anggaran dikurangi oleh masing-masing OPD.
“Langkah alternetaif yang paling aman, rasionaloasi mandiri , jadi OPD ini diminta lakukan pengurangan anggaranya. TAPD sepakat untuk dikasih batas maksimal 30 persen, jadi kalau 54 OPD melakukan raisonalasisi mandiri untuk pengembalian 30 persen, otomaits Rp 151 miliar itu tertutup, tapi kan dalam pelaksanaannya banyak OPD yang merasa banyak kegiatan tidak jalan kalau tidak ada anggaran pembinaan, tapi ini tidak bisa dihindari, siapa yang tutup utang ini,” ujarnya kepada wartawan di Sentani, Kamis (2/7)
John mengatakan, dengan adanya rasionaliasi mandiri ini maka OPD harus menyusun program sesuai anggaran yang tersisa. Sebab, rasionaliasi ini penting agar tak terjadi defisit keuangan.
Pengaruhnya terjadi konflik kepentingan sektor dengan kepentingan daerah, OPD punya keinginan melakukan kegiatan, tapi kabupaten harus menutupi hutang ini supaya pada akhir tahun anggaran balance. "Dalam postur anggaran itu ada belanja utang, uang yang disetor kembali untuk belanja membayar Rp 151 miliar ini. Jadi ada penerimaan, ada belanja dan biaya. APBD tetap Rp 1,4 triliun sampai akhir tahun anggaran, tapi Rp 151 miliar ini dalam postur anggaran itu menjadi belanja hutang. Kemarin sempat protes bilang Bappeda potong, padhaal kan tidak,”ungkapnya.
John Tegai menyatakan masing-masing OPD secara inisiatif bisa menentukan apa saja program dan kegiatan yang bisa dibatalkan dan dialokasikan ulang pada tahun depan. Contohnya, seperti perjalanan dinas, belanja modal dan program atau kegiatan di OPD teknis yang sifatnya pelatihan, sosialiasi atau lainnya.
“Perjalanan dinas, belanja modal dan mobil, dan program kegiatan di OPD teknis yang sifatnya pelatihan, sosialiasi, pengadaan alat elektronik, semua dikasih kembali, artinya dikembalikan, nanti ada usulan perubahan kegiatan dengan budget yang tersedia di OPD yang bersangkutan,”jelasnya. (roy/tho)
Editor : Administrator