Tetapkan Suku Bunga dan Perpanjang Tenor Penempatan dana Pemerintah

Administrator • Dipublikasikan Kamis, 2 Juli 2020 | 08:34 WIB
Photo
Photo

JAKARTA, Jawa Pos - Pemerintah menetapkan suku bunga penempatan dana di bank peserta 3,42 persen. Jangka waktu penempatan juga akan diperpanjang dari semula tiga bulan.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dana tersebut sudah masuk ke kas masing-masing bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Yakni, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).  Dengan penempatan dana tersebut bank Himbara diharapkan bisa menyalurkan kredit hingga Rp 188,57 triliun.


Perempuan yang akrab disapa Ani itu menyatakan, penempatan dana pemerintah ditentukan dengan suku bunga 3,42 persen. Suku bunga itu ditetapkan berdasarkan tingkat suku bunga dari penempatan dana pemerintah di perbankan yakni sebesar 80 persen dari BI7DRR (Bank Indonesia 7 day Repo Rate).


”Supaya ketika diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kami harus miliki tingkat rate of return yang sama dengan yang kita harus peroleh saat kita menempatkan dana tersebut di BI. Jadi, minimal rate of return sama sehingga tidak dianggap merugikan negara,” terang mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.


Selain itu, pemerintah bakal memperpanjang waktu penempatan dana di bank Himbara. Hal tersebut menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo. Meski begitu, rencana perpanjangan tersebut dilakukan bertahap usai evaluasi program penyaluran kredit untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN).


”Sehingga mekanismenya adalah revolving (berputar) dengan penempatan dana tiga bulan di¬-revlove untuk nanti enam bulan dan seterusnya,” urai Ani.


Dia memastikan pengawasan penempatan dana pemerintah di bank Himbara transparan. Monitoring dilakukan oleh internal Kemenku, BPK, dan aparat hukum. Ada dua hal yang dilarang dalam penempatan dana pemerintah: untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan digunakan untuk transaksi valuta asing (valas). Sehingga, harapannya bisa benar-benar membantu likuiditas perbankan dalam memberikan restrukturisasi hingga subsidi bunga kepada masyarakat. Khususnya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).


Sementara itu, Bank Mandiri menggunakan platform digital kredit mikro, Mandiri Pintar (Pinjaman Tanpa Ribet) untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Tanah air. Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, Mandiri Pintar merupakan inovasi dalam pengajuan kredit mikro produktif agar mampu menggairahkan bisnis segmen UMKM. Memberi solusi kepada nasabah dengan proses cepat.


“Melalui aplikasi ini, tenaga pemasar mikro dapat langsung memproses pengajuan kredit melalui smartphone kepada nasabah dalam waktu hanya 15 menit setelah tenaga pemasar mengajukan data debitur melalui Mandiri Pintar. Aplikasi ini juga dapat melayani pengajuan kredit mikro produktif baru maupun top up kredit mikro produktif eksisting,” papar Royke.


Layanan tersebut merupakan inisiatif Bank Mandiri dalam mendukung upaya pemerintah dalam percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Khususnya melalui penyaluran kredit mikro produktif. Selama tahun 2020, Bank Mandiri juga telah menyalurkan kredit usaha mikro kepada 301.453 debitor dengan nilai Rp 13,2 triliun. (han/JPG)

Editor : Administrator