Forum Masyarakat Lapago Anti Rasisme Ancam Mobilisasi Massa Besar-besaran

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 16 Juni 2020 | 15:23 WIB
DEMO: Forum Masyarakat Lapago Anti Rasisme saat mendatangi Kantor DPRD Jayawijaya, Selasa (16/6) untuk menyuarakan aspirasinya meminta 7 terdakwa kasus dugaan makar dibebaskan.(Denny/Cepos)
DEMO: Forum Masyarakat Lapago Anti Rasisme saat mendatangi Kantor DPRD Jayawijaya, Selasa (16/6) untuk menyuarakan aspirasinya meminta 7 terdakwa kasus dugaan makar dibebaskan.(Denny/Cepos)

Sementara itu, Forum Masyarakat Lapago Anti Rasisme menyerukan untuk segera membebaskan tanpa syarat 7 terdakwa kasus dugaan makar yang saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Forum Masyarakat Lapago Anti Rasisme juga mengecam perlakuan diskriminasi terhadap terdakwa. Oleh sebab itu, apabila tuntutan untuk membebaskan ketujuh terdakwa tidak direspon, mereka akan melakukan mobilisasi massa besar -besaran untuk melakukan aksi di seluruh wilayah Lapago.


Koordinator Forum Rakyat Lapago Anti Rasisme yang mengklaim mewakili seluruh rakyat lapago di Wilayah Pegunungan Tengah Papua menurut Lafier Mabel mengecam dengan keras perlakukan diskriminasi dan rasisme yang dilakukan kepada 7 orang terdakwa korban rasisme yang sementara ini menjalani sidang di Kalimantan Timur,


“Mewakili rakyat Lapago, kami menuntut kepada negara dan pemerintah Republik Indonesia untuk segera membebaskan 7 terdakwa yang ada di Kalimantan Timur ini tanpa syarat.”ungkapnya saat menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Jayawijaya, Selasa (16/6).


Ia melihat dari kejadian yang terjadi ditahun lalu mereka yang saat ini menjadi terdakwa di Kalimantan Timur hanya melakukan aksi menolak rasisme yang terjadi di Surabaya pada 23 September 2019.


Untuk itu, pihaknya menuntut dengan segera untuk membebaskan terdakwa tanpa syarat karena terkait isu rasis ini menjadi perhatian dunia.


“Tuntutan yang diberikan ini tak sesuai. Karena pelaku rasisme hanya dihukum 7 bulan sementara korban rasis ada yang sampai 17 tahun. Kalau tidak dibebaskan tanpa syarat maka kami selaku koordinator Forum Rakyat Lapago Anti Rasisme akan mobilisasi massa  untuk melakukan aksi besar-besaran seperti yang terjadi kemarin,”tegasnya.


Di tempat yang sama, Ketua Komite Aksi ULMWP, Steven Walela meminta dengan tegas meminta tuntutan JPU ditinjau kembali. Sebab kasus ini yang melakukan ujaran rasisme juga harus kembali diklarifikasi karena orang yang mengucapkan rasisme ini dituntut hanya 7 bulan .


“Korbannya dituntut lebih dari itu ada yang 17 tahun , 15 tahun dan 5 tahun. Secara tidak langsung negara memancing orang Papua untuk kembali marah, sehingga negara harus klarifikasi atas tindakan ini lebih khusus untuk jaksa harus adil.”katanya


Walela menegaskan, jika hal ini tidak dilakukan maka negara sengaja untuk masalah rasisme ini berkempanjangan. Untuk itu, dengan tegas pihaknya meminta ketujuh terdakwa segera dibebaskan tanpa syarat. Jika ini tidak dilakukan, pihakya akan memobilisasi massa untuk aksi besar-besaran di wilayah Lapago.


“Kalau waktu dekat ini ada aksi  itu tidak benar. Saya tidak pernah menyerukan aksi dalam waktu dekat. Ketika saya mau aksi, pastinya saya sudah masukan surat pemberitahuan kepada kepolisian. Saya belum pernah keluarkan surat pemberitahuan tetapi berita untuk aksi dalam waktu dekat ini sudah muncul. Ini saya pikir sebagai suatu permainan yang dilakukan oleh pihak -pihak yang tidak bertanggungjawab,”bebernya


Walela menyatakan aksi yang akan dilakuakan nanti menunggu putusan sidang majelis hakim PN Balikpapan di Kalimantan Timur. Apabila hasil yang diputuskan tak sesuai dengan mekanisme maka ia akan memobilisasi massa besar-besaran untuk melakukan aksi di wilayah Lapago


Senad dengan itu, mewakili Mahasiswa yang eksodus dari luar Papua, Yusup Kosay menilai tuntutan yang diajukan kepada korban rasisme tak adil.


“Menurut kami tidak adil hukum di Indonesia. Masalah ini diibaratkan seperti penyakit tumor. Akarnya kalau tidak dicabut tetap masih ada. Kami khawatir mahasiswa yang masih kuliah di luar Papua mengalami hal yang sama, dan itu bisa berefek ke Lapago. Contoh kasus kerusuhan yang terjadi di Wamena,”paparnya.


Kosay juga mengaku jika ia tidak mau masalah itu muncul kembali. Oleh sebab itu negara harus benar-benar menjalankan hukum secara adil dan tidak kelihatan rasis.


Terlepas dari aktivitas politik di Papua, pihaknya  tak menilai 7 terdakwa dari sisi politik tetapi mereka korban dari rasisme.(den/nat)

Editor : Administrator