Pos Terpadu di Batas Kota Diminta Diaktifkan

Administrator • Dipublikasikan Senin, 15 Juni 2020 | 14:01 WIB
Alfons Awoitauw (Robert Cepos)
Alfons Awoitauw (Robert Cepos)

Untuk Mencegah Mobilisasi Warga di Kedua Daerah


SENTANI- Penyebaran Covid-19 di Kabupaten dan Kota Jayapura semakin hari terus bertambah. Pada dua wilayah  tersebut, masing masing pemerintah  sudah menetapkan beberapa zona merah penyebaran Covid-19.


Karena itu, ada kekhawatiran arus mobilisasi masyarakat dari dua daerah tersebut tidak terdeteksi jika pengamanan di pintu perbatasan kedua daerah itu  tidak dilakukan sesuai dengan standar yang benar.


Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw, mengusulkan agar pos terpadu di batas kota antara Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura diaktifkan kembali dengan peningkatan protokol kesehatan yang ekstra.


"Ada 2 usulan, pertama kita bicara pembatasan berarti ada pergerakan-pergerakan manusia, barang dan juga kendaraan di jalur jalan nasional. Kebutuhannya adalah harus dibangun pos terpadu tapi, kita punya pengalaman 4 bulan lalu pos terpadu hanya melakukan pembatasan dan pemeriksaan dan pengawasan APD," kata Alfons Awoitauw  kepada wartawan di Sentani usai rapat bersama  tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jayapura, Senin (15/6).


Untuk itu, pihaknya meminta agar harus ada peningkatan penerapan protokol kesehatan di pos terpadu batas kota tersebut. Dimana selain pemeriksaan APD dan pengaturan jarak duduk yang sudah dilakukan sejauh ini.Kalau boleh peningkatannya naik, harus libatkan  tim kesehatan.


Kemudian, berhubung masing-masing wilayah itu baik pemerintah kota maupun  pemerintah Kabupaten sudah menetapkan zona merah penyebaran Covid-19 maka harus ada pemberlakukan kebijakan, khusus mengenai penanganannya. Apalagi, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura berdamping dengan tingkat aktivitas dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.


"Dari pemberlakuan waktunya yang kita sarankan supaya ini menjadi kebutuhan gugus tugas kabupaten dan kota dan juga juga gugus tugas provinsi. Sehingga penanganan di wilayah kota dan kabupaten itu menjadi kewenangan provinsi karena yang berdekatan dari zona merah ke zona merah, merah ke kuning atau bahkan zona merah ke hijau. Ini harus diantisipasi," tambahnya. (roy/tho)

Editor : Administrator