Presiden Jokowi Diminta Terlibat dalam Penegakan Hukum Kasus Makar Buchtar Cs

Administrator • Dipublikasikan Kamis, 11 Juni 2020 | 05:27 WIB
Photo
Photo
Yunus Wonda (tengah) didampingi delapan anggota DPR Papua lainnya ketika memberikan keterangan pers di ruang Banggar DPRP, Kamis (11/6)

JAYAPURA - Terkait tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tujuh terdakwa dugaan kasus makar yang dirasa terbilang tinggi dan kemudian direspon dengan beberapa aksi protes kelompok mahasiswa dan pemuda akhirnya direspon oleh beberapa anggota DPR Papua yang dikoordinir Wakil Ketua I, Yunus Wonda. Kesepakatan yang diambil adalah meminta presiden terlibat dalam penegakan hukum kasus ini.

Tuntutan jaksa yang dianggap terlalu memberatkan dirasa bisa memicu persoalan sosial baru di Papua. "Kami meminta presiden untuk bisa terlibat dalam proses hukum kasus ini. Terkait tuntutan yang diberikan kepada Buchtar Cs dengan melihat kondisi yang terjadi saat ini di Papua sebab Papua," kata Yunus Wonda kepada wartawan di DPR Papua, Kamis (11/6).

Ia menyebut Papua kini dalam keadaan kondusif dan normal. Sehingga jangan karena keputusan yang dianggap melukai akhirnya muncul gejolak sosial baru dan rakyat lagi yang jadi korban.

"Kami juga minta presiden mengintervensi tuntutan tersebut dan yang ada di Papua terutama pihak kepolisian untuk tidak lagi membuat narasi yang akhirnya melahirkan protes warga. Pasalnya ketika terjadi gejolak maka tidak ada yang mau pasang badan," cecarnya. Yunus menyimpulkan bahwa yang diharapkan adalah presiden memberi kebijakan dengan melihat kondisi di Papua agar dari proses hukum yang sedang berjalan tidak menimbulkan persoalan baru. (ade/nat) Editor : Administrator