Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., M.Si., mengharapkan jangan ada satu gerakan yang bersifat masal dan lain sebagainya. Karena itu membahayakan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Kalau ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam jumlah banyak maka disarankan untuk tidak dulu, apalagi yang ada di daerah merah.
“Saya dengar ada petisi dan lain-lain. Silakan saja. Ini negara demokrasi, orang mau sampaikan pikiran boleh. Kami juga pemerintah akan melihat mana yang harus kita jawab, mana yang harus kita teruskan dan lain sebagainya,” ucapnya.
Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab mengatakan, saat ini alutsista yang ada memadai dan sumberdaya manusia kuat. Namun kalah jika untuk merebut hati masyarakat Papua.
“Kita semua yang bisa menentukan arah Papua mau ke mana nantinya. Langkah-langkah yang harus kita ambil yaitu harus bisa mengambil hati orang Papua untuk kebaikan dan kedamaian di tanah Papua,” ucapnya.
Menurut Pangdam, TNI-Polri dan pemerintahan tidak bisa mengambil keputusan sendiri-sendiri. Sehingga untuk menyelesaikan masalah di Papua semua kementrian harus satu suara untuk menyelesaikan permasalahan di tanah Papua. “Tetapi kenyataannya kita belum berjalan sejalan,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Laus Rumayom mengingatkan bahwa kitalah yang bisa merubah masa depan Papua.
“Kita harus mengawasi pejabat-pejabat politik. Karena tidak mungkin mereka hanya menduduki jabatan-jabatan itu tanpa ada tujuan. Sehingga kita harus bersama-sama mengevaluasi penyelenggara dulu. Masalahnya Papua ini bukan hanya ada di masyarakat saja, tapi ada di gubernur dan bupati di Provinsi Papua,” pungkasnya. (fia/nat)
Editor : Administrator