JAYAPURA-Tahapan kelaziman baru atau new normal yang mulai dipersiapkan sejumlah provinsi juga mendapat perhatian Pemprov Papua.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG (K)., menyebutkan bahwa konsep new normal tersebut pastinya akan didiskusikan pada 4 Juni mendatang dalam rapat evaluasi Pemprov Papua bersama Pemkab/kota, dan Forkopimda tentang Pembatasan Sosial yang Diperluas dan Diperpanjang (PSDD).
“Masih dalam konsep. Dimana new normal ini pasti akan didiskusikan pada 4 Juni mendatang. Dalam hal ini apakah ada new normal versi kita di Papua atau bagaimana. Kita akan mendengarkan itu,” terang dr. Silwanus Sumule, Sp.OG (K)., Rabu (27/5) kemarin.
Namun, di sisi lain, dr. Sumule mengakui bahwa antar bidang dalam struktur Satgas Covid-19 Provinsi Papua sudah mulai mendiskusikan dan mempertimbangkan semua aspek dalam kaitannya dengan new normal tersebut.
“Bayangkan saja kalau kita hidup dengan menerapkan new normal ini. Dimana seseorang ketika ke Jakarta dengan pesawat, maka harus membawa hasil pemeriksaan PCR. Misalnya contoh kasus, dimana saya baru ditelepon oleh teman di Jakarta, ketika dia akan pulang, ternyata hasil rapid test-nya itu sudah melewati 14 hari, sehingga diminta untuk periksa ulang lagi,” tambahnya.
Dengan kata lain, kondisi new normal akan membuat masyarakat siap terhadap banyak implikasi yang diberikan.
“Artinya, pola atau gaya hidup kita hingga hubungan antar sosial pasti akan berubah. Dalam hal ini seperti mungkin tidak bisa lagi duduk sama-sama atau sampai tidak bisa nongkrong bareng. Jadi, kita hanya bertemu menggunakan video call seperti yang kita lakukan saat ini (video conference Satgas Covid 19 bersama wartawan),” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., mengaku setuju dengan kebijakan new normal. Karena kebijakan ini sangat akomodatif, aspiratif, adaptif serta equal (berimbang). Apalagi konsep ini meliputi semua aspek kehidupan dan menjadi solusi terbaik saat ini untuk penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19.
“Dalam kebijakan new normal semuanya sudah diatur. Baik protokoler kesehatan, pembatasan waktu kerja, disiplin, koordinasi dan sinergitas antar instansi, antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan instansi, dengan stakeholder lainnya,” tuturnya, Rabu (27/5).
Menurutnya yang perlu disikapi dalam new normal ini adalah terkait sosial distancing di tempat tempat umum seperti tempat hiburan, pasar dan pusat perbelanjaan dan lainnya.
Selian itu, juga perlu dilakukan pembatasan konsumen yang berbelanja pada pusat perbelanjaan, rumah makan, restoran dan lainnya untuk menghindari penyebaran virus Corona. “Sementara tenaga medis dan sarana dan prasarsna medis disiapkan secara memadai. Pusat perbelanjaan, restoran, dan toko wajib mengunakan thermogun atau alat pengukur suhu,” tuturya.
"Pada intinya saya setuju dengan kebijakan new normal. Karena sesungguhnya kebijakan ini, kami sudah lakukan tapi hanya ditingkat dengan penegakan disiplin dan hukum bagi yang melanggar. Tentunya yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mengikuti kebijakan new normal ini,” pungkasnya. (gr/dil/bet/nat)
Editor : Administrator