Disesalkan, Tenaga Pendamping Distrik Nimboran Tidak Pernah Aktif

Administrator • Dipublikasikan Rabu, 27 Mei 2020 | 02:38 WIB
Marsuki Ambo (Robert Cepos)
Marsuki Ambo (Robert Cepos)

SENTANI- Kepala Distrik Nimboran, Marsuki Ambo sangat menyesalkan sejumlah tenaga pendamping yang bertugas di Distrik Nimboran tidak pernah aktif dalam menjalankan tugas pendampingan terkait dengan pengawasan  penggunaan anggaran negara di setiap kampung yang ada di wilayah itu.


"Perlu diketahui bahwa di Distrik Nimboran yang terdiri dari 13 kampung dan 1 kelurahan  tidak ada satupun tenaga pendamping lapangan," kata Marsuki Ambo di hadapan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si  saat rapat evaluasi di Kantor Bupati Jayapura, Selasa (26/5).


Dia mengatakan, tidak aktifnya tenaga pendamping lapangan yang sudah ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan keuangan di tingkat kampung maupun distrik, menyulitkan pihaknya untuk melakukan pengawasan pemanfaatan keuangan yang ada di setiap kampung. Kendati demikian, kata Marzuki, pihaknya sudah berinisiatif untuk membentuk tim khusus yang berasal dari staf distrik untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ke tingkat kampung.


"Saya mengambil sikap dan ini perlu pengawasan, kami di distrik membentuk tim bukan dari siapa-siapa, tapi dari saya punya staf sendiri, yang punya dedikasi dan punya kemauan untuk bekerja," ungkapnya.


Oleh karena itu, dirinya tidak mengharapkan pendamping lagi.  Karena pendamping yang ada di distrik tidak pernah ada di tempat.


Dia mengatakan, sejauh ini di bawah pengawasan staf distrik yang sudah dibentuk itu, pihaknya melakukan pengawasan dan sosialisasi ke tingkat kampung terkait penggunaan dan alokasi anggaran, terlebih khusus terkait anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19.


"Kami sudah melakukan pengawasan, sosialisasi di lapangan tetapi tidak ada satupun tenaga pendamping yang ikut," katanya.


Menurutnya, ada beberapa kampung yang sudah berusaha mengubah Juknis penggunaan dana yang diturunkan pemerintah terkait dengan penanganan Covid-19. Namun hal ini sudah disosialisasikan dan sudah di tegaskan dalam berbagai kesempatan dan meminta kepada setiap kepala kampung untuk tidak mengubah Juknis tersebut.


" Kami sudah ambil sikap kepada semua kampung tersebut supaya tidak boleh mengubah Juknis yang sudah ditentukan. Karena Juknis merupakan acuan sehingga harus menyesuaikan dengan Juknis yang ada,"tegasnya. (roy/tho)

Editor : Administrator