Saat New Normal, Pengunjung Mall Dibatasi
JAKARTA, Jawa Pos–Tahapan kelaziman baru atau new normal tampak mulai dijalankan pemerintah. Tahapan tersebut diawali dengan penempatan personel Polri dan TNI untuk mendisiplinkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Targetnya adalah menurunkan angka penularan Covid-19 sehingga pemerintah memiliki dasar untuk menerapkan new normal.
Kemarin (26/5), Presiden Joko Widodo mengunjungi dua lokasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Orang nomor satu di Indonesia itu mengawali pengecekan ke stasiun MRT Bundaran HI Jakarta. dia mengecek kesiapan moda transportasi tersebut dalam menghadapi kondisi new normal. Mulai kebersihannya, ketersediaan perangkat screening, hingga protokolnya.
Siangnya, Presiden bergeser ke Mall Summarecon Bekasi. Dia mengecek kesiapan pusat perbelanjaan tersebut dalam memastikan para pengunjungnya sehat. Termasuk di dalamnya protokol kebersihan dan kesehatan di dalam pusat perbelanjaan. Sejumlah titik di mall tersebut dicek untuk memastikan saat new normal diberlakukan tidak ada kendala.
Selama pengecekan di dalam stasiun MRT, Presiden hanya didampingi Kapolri Jenderal Idham Azis dan dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanti di depan pintu masuk stasiun. Sementara, saat pengecekan Mall di Bekasi, ikut hadir pula Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Presiden menjelaskan, kehadirannya di stasiun MRT maupun mall adalah untuk memastikan kesiapan pendisiplinan masyarakat. ’’Mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan (masyarakat),’’ terangnya. Agar masyarakat bisa lebih disiplin mengikuti protokol kesehatan.
Sasaran utamanya adalah 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota. Keempat provinsi itu adalah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo. Kemudian, 25 kabupaten/kota beberapa di antaranya Surabaya, Malang, Batu, Tegal, Pelalawan, Siak, Banjar, Buol, Sidoarjo, Gresik, dan beberapa daerah lain.
Pendisiplinan itu demi mencegah meluasnya penularan Covid-19, sehingga skala penularan yang ditunjukkan dengan R0 bisa turun menjadi di bawah 1. Karena salah satu syarat pemberlakuan new normal adalah tingkat penularan yang konsisten menurun. Pemerintah akan melihat dampaknya dalam sepekan ke depan. Bila dinilai ada perbaikan, maka pengerahan personel itu akan diterapkan di daerah-daerah lainnya.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan, pada prinsipnya aparat akan mengawasi perilaku masyarakat dalam beraktivitas. Memastikan masyarakat tetap memakai masker di ruang publik, menjaga jarak aman, hingga membantu menyediakan tempat mencuci tangan.
Lokasi-lokasinya tersebar di tempat-tempat strategis seperti stasiun, terminal, pusat perbelanjaan, dan ruang-ruang publik lainnya. ’’Anggota Polri yang akan dilibatkan kurang lebih 340 ribu, karena kita harus mengamankan di 1.800 titik,’’ terangnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dua pekan ke depan adalah momen penentuan apakah PSBB akan diakhiri atau diperpanjang. ’’Apakah ini PSBB penghabisan atau diperpanjang, sangat tergantung pada angka-angka epidimologi yang ada,’’ terangnya. Penentunya adalah kedisiplinan masyarakat.
Senada, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan bahwa adapotasi yang dilakukan terhadap new normal harus berbasis data. minimal, harus dipastikan bahwa daerah yang memulai new normal adalah zona hijau. Itu pun harus tetap dengan protokol kesehatan ketat.
Salah satu protokol yang diterapkan adalah pembatasan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan. Misal kapasitas 10 ribu, maka yang boleh masuk hanya 5.000. ’’Nanti satpam di depan akan menghitung. Kalau sudah lewat maka yang di atas 5.000 antre dulu di luar,’’ terangnya. dia baru bisa masuk bila ada pengunjung yang keluar.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan bahwa sudah ada sekitar 67 pusat belanja yang tersebar di lima wilayah DKI, yang sudah melaporkan akan beroperasi kembali pada 5 Juni mendatang.
Ellen mengatakan bahwa sudah hampir dua bulan kegiatan bisnis retailer di pusat belanja DKI mati suri. ”Dampak yang berat dengan penutupan mall karena PSBB menyebabkan semua pengelola pusat belanja dan retailer/ tenant mengalami kesulitan finansial, terutama kesulitan cashflow,” ujar Ellen, kemarin (26/5).
Menurut Ellen, dampak tersebut juga secara langsung menimpa para karyawan yang tidak bekerja dan sudah tidak mempunyai tabungan lagi untuk bertahan menghidupi keluarganya. Selain itu, menurut pengelola pusat belanja, para retailer dan tenant khususnya UMKM juga telah meminta agar mall segera dibuka. ”Dengan dibukanya Mall kembali maka akan dapat membantu menggerakkan roda perekonomian nasional dan meningkatkan ketahanan bangsa Indonesia,” tegasnya.
Timing 5 Juni, lanjut Ellen, juga mengacu pada rencana berakhirnya PSBB DKI Jakarta yang direncanakan selesai pada 4 Juni 2020. Mengenai kekhawatiran akan keamanan, Ellen menegaskan bahwa pusat belanja akan mengikuti skema new normal dengan mempersiapkan berbagai keamanan pengunjung dan karyawan. ”Maka mestinya tidak akan bermasalah, selain itu pihak pengelola mall juga sudah mendapatkan SOP yang harus dilakukan dari pemerintah,” ujarnya.
SOP tersebut dijelaskan Ellen antara lain, menyediakan pengukuran suhu tubuh di berbagai entrance masuknya karyawan dan pengunjung, bagi pengunjung atau karyawan yang bersuhu tubuh tinggi maka akan ditolak masuk mall.
Selanjutnya, pengunjung dan karyawan juga wajib memakai masker, pengelola juga menyediakan hand sanitizer di beberapa lokasi, serta menerapkan physical distancing termasuk di dalam lift, restoran, dan sebagainya. ”Ruang public mall rata-rata berukuran cukup besar, dengan memiliki banyak entrance, serta juga memiliki koridor yang cukup lebar. Jadi physical distancing akan lebih terjaga dengan baik,” tambahnya.
Ellen sendiri meyakini bahwa penerapan new normal tidak akan mengeskalasi jumlah pengunjung layaknya hari normal. Pihaknya hanya memprediksi tingkat keterisian hanya sekitar 30 sampai dengan 40 persen pengunjung. ”Apabila tidak dilakukan buka kembali Mall, maka semua bisnis terkait dan terdampak akan collaps,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi memandang, kebijakan yang mengizinkan mall beroperasi 5 Juni mendatang adalah langkah yang gegabah. Tulus pun menolak kebijakan pembukaan mall yang disebutnya terlalu dini itu. ‘’Rencana pembukaan mal di Indonesia atau khususnya di Jakarta pada 5 Juni mendatang saya kira ini kebijakan yang terlalu dini bahkan terlalu gegabah,’’ ujarnya di Jakarta, kemarin (26/5).
Tulus menjelaskan, kurva sebaran Covid-19 yang tak kunjung mengalami penurunan harusnya menjadi pertimbangan. Sehingga, apabila belum ada penurunan kasus semestinya tak ada alasan bagi pemerintah untuk kembali membuka mall.
Dia juga mengimbau Gubernur DKI Anies Baswedan agar menolak rencana pembukaan mall itu. Tulus mengimbau agar pemerintah lebih memikirkan persoalan pengendalian pandemi daripada persoalan ekonomi. ‘’Masalah Covid-19 harus diselesaikan terlebih dahulu baru menyusul baru masalah ekonomi tidak bisa logika itu dibalik,’’ imbuhnya.
Seperti diketahui, kebijakan pengoperasian kembali pusat perbelanjaan itu mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 489 Tahun 2020 tentang Perpanjangan PSBB di Jakarta. Dalam aturan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, PSBB hanya diperpanjang 14 hari sejak 22 Mei 2020 hingga 4 Juni 2020. Itu merupakan perpanjangan PSBB kali ketiga di Jakarta.
YLKI juga mengimbau pada masyarakat untuk tidak mengunjungi mall sebelum kondisi benar-benar aman dan selama PSBB masih berlaku. Pengawasan pun harus diperketat untuk mengantisipasi jika kemungkinan ada pelanggaran yang dilakukan tenant atau mall yang mengabaikan protokol kesehatan.
Tulus juga yakin ke depan akan banyak pelanggaran yang dilakukan seiring dengan kebijakan tersebut. ‘’Faktanya itu akan susah sekali pengontrolannya dan potensi untuk pelanggarannya sangat besar, sehingga kita minta pemerintah jangan terlalu dini atau gegabah untuk membuka mal atau tempat khusus yang berpotensi jadi cluster penularan baru,’’ tuturnya.
Menkes Terawan Agus Putranto menerbitkan edaran nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha. Surat itu ditujukan bagi Pimpinan Kementerian Pembina Sektor Usaha, Gubernur dan Bupati atau Walikota seluruh Indonesia.
Protokol pencegahan penularan Covid-19 itu berlaku bagi pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan. ”Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi Covid-19 pada usaha sektor jasa dan perdagangan. Sebab terdapat potensi penularan Covid-19 akibat berkumpulnya sejumlah atau banyak orang dalam satu lokasi,” kata Terawan kemarin (26/5).
Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengurus atau pengelola tempat kerja atau pelaku usaha pada sektor jasa dan perdagangan. Misalnya melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik setiap 4 jam sekali. Selain itu juga menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses. Pekerja pun harus memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Selain itu juga memastikan adanya physical distancing. Kontak dengan konsumen pun harus diminimalkan. Salah satunya dengan menggunakan pembatas di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan. Pembayaran dengan non tunai juga dianjurkan. ”Surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar pencegahan penularan bisa terwujud,” katanya.
Pasar Respons Positif New Normal
Di sisi lain, situasi new normal turut mempengaruhi kondisi ekonomi nasional. Kemarin (26/5), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup positif. Naik 1,78 persen di level 4.626,80. Sedangkan nilai tukar rupiah diperdagangkan Rp 14.774 per USD.
Analis pasar moda Hans Kwee menuturkan, pelonggaran lockdown oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara dunia lainnya menjadi sentimen positif. Termasuk di Indonesia. Surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang panduan untuk bekerja di situasi new normal dipercaya confident bagi pasar.
“Karena jika dikunci terlalu lama, itu akan menyebabkan bisnis mati semua. Pelaku pasar mengabaikan kekhawatiran gelombang kedua Covid-19. Karena sejauh ini belum ditemukan,” kata Hans saat dihubungi Jawa Pos, kemarin.
Menurut dia, pelaku pasar masih antusias menunggu dampak pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Mulai pekan depan adalah periode penting bagi pelaku pasar mencermati. Apakah pelongaran lockdown mampu mengembalikan daya beli masyarakat atau tidak,” imbuh Direktur Anugerah Mega Investama itu.
Meski demikian, perkembangan ekonomi global tidak lepas dari sentimen negatif perang dagang AS dan Tiongkok. Presiden AS Donald Trump menuding Tiongkok tidak becus mengatasi Covid-19 yang akhirnya merebak secara global. Selain itu, Senat AS menyetujui rancangan undang-undang terkait peningkatan pengawasan terhadap Negeri Panda itu.
“Sentimen itu tentu negatif dan bisa menimbulkan kemunduran perkembangan pasar modal dunia,” bebernya.
Ada Perhitungan Sebelum Mulai New Normal
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD turut mengajak masyarakat bersiap menyesuaikan diri dengan new normal. Walau masih wacana, pemerintah tampak serius mengajak masyarakat berkegiatan dalam keadaan normal baru tersebut. Mahfud menyebut, setidaknya ada tiga pihak mengusulkan new normal. Semuanya disampaikan dalam rapat kabinet.
Tiga pihak itu menyampaikan ide masing-masing dengan berbagai perhitungan. ”Yang satu diajukan oleh menteri, yang satu diajukan oleh kepala Bapennas, kemudian ada yang dari KSP,” ungkap dia kemarin (26/5). Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebutkan bahwa keadaan terkini di setiap daerah juga masuk dalam pertimbangan. Misalnya, Jakarta dan Jawa Timur. Satu dinilai sudah baik, satu angkanya masih tinggi.
Dengan keadaan yang berbeda-beda itu, pemerintah berusaha membuat perhitungan untuk memulai new normal. ”Kami berpikir bagaimana kita hidup normal dengan fakta-fakta itu,” imbuhnya. Mahfud juga tidak mengelak atas pro dan kontra yang muncul. Menurutnya, pemerintah juga sadar ada yang sepakat ada pula yang keras menolak. ”Dan kami harus mengambil keputusan yang terbaik,” tambah dia.
Karena itu, meski kemarin presiden sudah mulai melihat kesiapan berbagai tempat terkait new normal, Mahfud menyatakan masih belum ada keputusan dari pemerintah. ”Belum ada keputusan soal itu. Semua masih dalam wacana dan kontroversi masih ada,” tegasnya. Pemerintah memastikan tidak gegabah mengizinkan masyarakat beraktivitas di tengah pandemi. Karena itu, ada perhitungan matematis sebelum memulai new normal.
Pejabat yang pernah dipercaya sebagai menteri pertahanan (menhan) itu pun menyatakan bahwa masyarakat tidak mungkin terus menerus mengurung diri. Karena itu, muncul new normal. ”Kita menyesuaikan dengan keadaan. Tapi, tetap menjaga diri,” kata dia. Itu penting lantaran sampai kini belum ada kepastian ujung pandemi. Mahfud menyebut, WHO pun belum bisa menghitung kapan pandemi virus Corona berakhir.
Karena itu, harus ada penyesuaian. Salah satunya new normal. ”Menteri kesehatan sudah mengeluarkan peraturan baru, protokol kesehatan berbagai sektor,” bebernya. Itu dibuat sebagai salah satu langkah mempersiapkan new normal. Tentu saja, protokal itu dibuat untuk melindungi masyarakat. Namun demikian, Mahfud juga mengajak untuk tidak terlampau takut terhadap virus korona. ”Jangan anggap enteng korona. Tapi, jangan takut betul,” ujarnya.
Keterangan tersebut disampaikan berdasarkan data-data yang dia peroleh. Bahwa banyak yang lebih berbahaya dari korona. ”Kami tidak menyepelekan. Tapi, ingin mengatakan jangan takut berlebihan,” ungkapnya. Sejak virus itu muncul, lanjut Mahfud, pemerintah sudah bertindak. Bukti bahwa pemerintah tidak menyepelekan. ”Sungguh-sungguh kami serius menghadapi korona,” jelasnya.
Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menuturkan, sebetulnya new normal bukan hal baru. Sebab, selama dua bulan terakhir, masyarakat sudah menjalani new normal dengan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baru sebagai wujud adaptasi terhadap kondisi pandemi. Mulai dari penggunaan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, rapat virtual, hingga sekolah jarak jauh. ”Pada maskeran semua nih. Mana biasa kita maskeran semua dulu ya kan,” ujarnya, kemarin (26/5).
Selain itu, dirinya juga berpesan agar para pegawai di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) bisa segera tancap gas usai lebaran. Diakuinya, lebaran kali ini memang sangat berbeda dan serba keterbatasan. Kendati demikian, momen ini dapat menjadi waktu yang tepat untuk dilakukan perenungan setelah sebelumnya hanya sibuk dengan diri sendiri.
”Hari pertama kerja meski suasana hari raya, tapi kita langsung injak pedal gas. Banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita nunggu bantuan dari pemerintah,” paparnya. Sebab, imbuh dia, Kemensos jadi leading sector dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Baik yang regular maupun non regular saat ini.
Untuk persiapan new normal, Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menambahkan, pihaknya akan melakukan penyesuaian untuk kinerja pegawai di lingkungan Kemensos. Tentunya, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kesehatan yang masih dijalankan.
”Tentu untuk new normal terkait dengan kesehatan, K/L akan mengikuti dan menindaklanjuti protokol kesehatan yang ditetapkan Kemenkes,” tuturnya. Sementara, untuk detil sistem kerja pada aparatur sipil negara (ASN), pihaknya masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPANRB).
New normal juga akan diperhitungkan dalam pembagian bansos. PT Pos akan didorong untuk menambah loket-loket dan titik penyaluran di komunitas-komunitas kantor-kantor desa/kelurahan. Namun, diminta tetap mengatur jadwal agar tidak menimbulkan kerumunan.
”Dan disosialisasikan untuk menghindari antrian panjang. Juga tetap memperharikaan protokol kesehatan secara ketat,” jelasnya.
Sejauh ini, untuk penyaluran bansos tunai (BST) tahap I sudah mencapai sekitar 7,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Diakuinya, ada sejumlah kendala yang memang harus ditempuh untuk menyalurkan ke sejumlah daerah yang masuk cluster 3T. ”Kita upayakan dalam waktu 2 atau 3 hari ini, dikebut. Mudah-mudahan, malam ini meningkat lagi progresnya,” ungkap Hartono.
Permintaan supaya adanya relaksasi beribadah di tempat ibadah terus menguat. Kali ini disuarakan oleh Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto. Dia mengatakan fakta di lapangan banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah di masjid. Untuk itu ketika ada ibadah berjamaah di masjid, musala, atau lapangan, dia meminta tidak ada tindakan represif dari apparat keamanan.
’’Jangan ada pembubaran. Apalagi pakai kekerasan. Kalau sampai dibubarkan akan menimbulkan persoalan baru,’’ kata Yandri. Dia mendukung ketentuan dari MUI untuk zona hijau, umat Islam dipersilahkan jika ingin salat berjamaah di masjid atau musala.
Dia lantas menyampaikan banyak keluhan dari masyarakat yang mempertanyakan kenapa mal atau pasar boleh tetap buka dan tidak dibubarkan. Mal dan pasar ada yang buka mulai dari jam pagi sampai malam hari. ’’Pasar penuh juga dibiarkan,’’ katanya.
Yandri menegaskan semua elemen masyarakat tetap satu kata bahwa Covid-19 harus diharpai bersama. Dia meminta pemerintah tegas menegakkan aturan penanggulangan wabah Covid-19. ’’Jika mal dan pasar boleh buka, jika ada umat Islam yang dengan keyakinannya dan berada di zona hijau (beribadah di masjid, Red), tidak dibubarkan apalagi represif,’’ tuturnya. Baik itu oleh aparat polisi, TNI, aparat kelurahan atau yang lainnya.
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi langsung menanggapi pernyataan Ketua Komisi VIII Yandri itu. ’’Percayalah masalah relaksasi di bidang ibadah sudah jadi pemikiran Bapak Presiden dan kami (Kemenag, Red) semua,’’ tuturnya. Menurut Fachrul, penerapan relaksasi tempat ibadah itu tinggal menunggu waktu yang paling tepat.
Dia menjelaskan insyallah jika grafis kasus Covid-19 menurun, pasti ada langkah atau kebijakan nyata terkait tuntutan relaksasi kegiatan di masjid atau tempat ibadha lainnya.
Fachrul menghimbau umat Islam tetap melaksanakan ibadah di rumah. Dia berharap setelah Idul Fitri ini, kasus Covid-19 di Indonesia menurun, sehingga dapat diterapkan relaksasi beribadah di tempat ibadah. ’’Tapi kalau (kasus Covid-19, Red) meningkat, (relaksasi di tempat ibadah, Red) belum bisa dilakukan karena membahayakan kita semua,’’ jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pelaksanaab new normal tentu memadukan antara kesehatan dengan perekonomian. Keduanya sama-sama penting dan didesain untuk jalan bersama-sama dan tidak saling menafikan.
Namun, kata Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, kebijakan new normal tidak boleh hanya diperuntukkan untuk pusat perbelanjaan dan perkantoran saja."Seharusnya berlaku untuk semua kehidupan sosial masyarakat," terang mantan wartawan itu.
Termasuk, lanjut dia, tempat ibadah, maupun tempat belajar. Jadi, setelah mal dibuka, maka tempat ibadah, seperti masjid, musala juga harus kembali dibuka dengan tetap mengikuti standar new normal
Dengan demikian, kata Awiek, maka new normal tidak membeda-bedakan tempat, tapi berlaku umum sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Dia berharap masyarakat mematuhi aturan pemerintah terkait pelaksanaan new normal. "Seperti pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak," papar legislator asal Dapil Jatim XI itu. (JPG)
Editor : Administrator