Pemerintah Berikan Keleluasan Aktivitas Ekonomi Pada 124 Kab/Kota.
JAKARTA, Jawa Pos – Kepala Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan bahwa Indonesia Masih Dalam Status Keadaan Darurat Bencana Nasional. Sebelumnya, status bencana Nasional ditetapkan sampai 29 Mei 2020.
Namun, Doni menyebut penyebaran virus Covid-19 masih terjadi hingga kini. Situasi pandemi menyebabkan Indonesia masih berada dalam keadaan darurat bencana. Meskipun status Keadaan Tertentu Darurat Bencana yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berakhir pada 29 Mei 2020, status keadaan darurat masih diberlakukan.
“Selama pandemi global belum berakhir dan vaksin serta obatnya belum ditemukan, maka masih diperlukan penetapan status bencana nasional untuk COVID-19,” ujar Doni. Selama WHO belum mencabut penetapan tersebut, selama itu juga status pandemi tetap ada.
Selain itu, peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional juga masih berlaku. Presiden Jokowi menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 lalu.
“Secara otomatis, status keadaan darurat bencana menyesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Selama keppres tersebut belum diakhiri, maka status kebencanaan masih berlaku,” Kata Doni, kemarin (22/5).
Doni menjelaskan, status keadaan darurat ini sangat bergantung pada dua indikator utama yang disebutkan dalam keppres tersebut. Pertama, penyebaran virus SARS-CoV-2 yang masih terjadi dan menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak dan implikasi pada aspek sosial-ekonomi.
Dilihat dari konteks penyebaran, Gugus Tugas Nasional mencatat hingga kemarin (21/5) angka kasus positif COVID-19 masih bertambah. Di samping itu, besarnya kasus dalam 1 bulan terakhir menunjukkan penularan terjadi pada transmisi lokal. Ini berarti semakin banyak infeksi virus yang terdeteksi semakin banyak transmisi lokal yang sedang terjadi.
Kedua yakni terkait dengan status global pandemik yang ditetapkan Badan PBB untuk Kesehatan Dunia, WHO, sejak 11 Maret 2020 lalu. ”Terkait dengan pandemi global, keadaan darurat di wilayah nusantara ini juga dipengaruhi situasi global tersebut,” jelas Doni.
Doni menambahkan bahwa status yang diberlakukan menggunakan parameter seperti jumlah korban dan kerugian ekonomi yang meningkat setiap harinya, cakupan wilayah terdampak yang semakin meluas, serta dampak lain yang ditimbulkan selain ancaman di bidang kesehatan, yaitu di bidang sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan politik.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin lewat mengatakan bahwa pemerintah menghimbau agar warga negara Indonesia untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di rumah-rumah tidak lagi di tempat-tempat terbuka. “Sangat penting bagi kita untuk tidak memperbesar bahaya yang ada,” katanya.
Sejak diputuskan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona jenis baru itu, banyak kepala daerah yang melaporkan penurunan angka kasus COVID-19, akan tetapi hal itu juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terdampak dalam pemenuhan ekonomi.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak pemberlakuan PSBB hingga pertengahan bulan Mei, tercatat sudah ada kurang lebih tujuh juta pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal itu tentunya menjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Menurut Doni, solusi yang harus segera diambil adalah bagaimana upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19 tetap dapat dilakukan namun pemenuhan ekonomi masyarakat juga dapat berjalan. ”Penanggulangan bencana tidak boleh menimbulkan bencana baru. Jangan sampai Hungry Man Becomes Angry Man,” katanya.
Dalam hal ini, Doni meyakini bahwa penyelesaian masalah itu hanya dapat dilakukan dengan kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah, sebagai panglima perang menghadapi COVID-19 di daerah.
Oleh sebab itu, melalui video conference bersama sejumlah Gubernur, Bupati dan Wali Kota pada Kamis (21/5) malam, Doni mengajak seluruh kepala daerah agar dapat menunjukkan kepempinan yang baik sehingga masyarakat dapat lebih percaya diri bersatu dalam mengadapi pandemi COVID-19 sekaligus terbebas dari permasalahan ekonomi.
“Kita yakin, kalau para kepala daerah tetap mempertahankan kepemimpinan dengan baik, maka masyarakat tidak akan terpapar COVID-19 dan juga akan tidak terkapar karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” tegas Doni.
Berdasarkan data yang dikantongi Doni dari Tim Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan, ada 124 Kabupaten/Kota yang belum terdampak COVID-19, tidak ada kasus konfirmasi positif Covid-19 ”Saya yakin bahwa keberhasilan zero case tersebut disebabkan karena kepala daerahnya memiliki kepemimpinan yang kuat dan memiliki komitmen tinggi,” katanya.
Selain itu kondisi geografis juga menjadi faktor pengaruh keberhasilan di daerah tersebut, termasuk masyarakatnya yang mendukung penuh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah. Oleh sebab itu, Doni memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah berhasil menjaga wilayahnya tidak terdampak/terpapar COVID-19 tersebut.
Doni menawarkan kesanggupan dan kesediaan kepala daerah di 124 Kabupaten/Kota tersebut untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinannya sehingga dapat diberikan keleluasaan aktivitas lebih luas lagi dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 dan mengatasi permasalahan ekonomi.
“Kesempatan yang kami sampaikan ini hendaknya kami harapkan ada suatu kesanggupan dan kesediaan. Mana daerah yang bersedia untuk melakukan aktivitas yang lebih luas, di bidang produktivitas masyarakat, maka dalam waktu ke depan akan kami sampaikan kepada Presiden,” kata Doni.
Ia berharap tidak lama setelah Idul Fitri, Gugus Tugas sudah bisa mendapatkan Jawaban. Dari 124 Kabupaten/Kota tersebut, mana saja yang kiranya sudah siap atau mampu melaksanakan tersebut.
Doni juga membentuk Liaison Officer (LO) dari pemerintah pusat sebagai pendampingan kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19 dan dampaknya bagi masyarakat. ”Kepala-kepala daerah bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka akan melaporkan kepada Gugus Tugas pusat melalui direktorat yang berhubungan,” kata.(tau/JPG)
Editor : Administrator