Diharap Sesuai Urgensi Kebutuhan Daerah

Administrator • Dipublikasikan Rabu, 4 Maret 2020 | 14:11 WIB
Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro saat menyerahan materi sidang Raperda kepada Ketua DPRD Jayapura, Klemens Hamo di ruang rapat DPRD Kabupaten Jayapura, Rabu (4/3).Robert Mboik Cepos
Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro saat menyerahan materi sidang Raperda kepada Ketua DPRD Jayapura, Klemens Hamo di ruang rapat DPRD Kabupaten Jayapura, Rabu (4/3).Robert Mboik Cepos

Terkait Pembahasan 11 Raperda Non APBD


SENTANI-Sidang paripurna 1 masa sidang 1, Tahun 2020 untuk membahas 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non APBD dipimpin Ketua DPRD Jayapura, Klemens Hamo, di ruang sidang DPRD Jayapura, Rabu, (4/3).


Ketua DPRD Klemens Hamo dalam sambutannya mengatakan, sidang kali ini akan membahas 11 Raperda non APBD, namun alokasi waktu yang ditetapkan sangat singkat. Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh anggota, serta alat-alat kelengkapan dewan dan pimpinan fraksi-fraksi untuk menggunakan waktu secara optimal selama pembahasan 11 Raperda tersebut.


Dikatakan, pihaknya akan membahas dan melakukan kajian sesuai dengan prosedur dan tahapan pembahasan yang berlaku di DPRD Kabupaten Jayapura. Dalam Rapat ini, pihaknya akan membahas beberapa materi pokok sesuai dengan agenda yang disampaikan dalam sambutan Bupati Jayapura yang diwakili Wakil Bupati Giri Wijayantoro.


Sementara itu, Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro meminta agar perlu memperhatikan urgensitas kebutuhan daerah terhadap Raperda yang akan dibahas dan yang telah mendapat rekomendasi akademis, sehingga peraturan daerah yang akan diundangkan nanti, benar-benar menjawab kebutuhan bukan kepentingan.


Sekadar diketahui, dari 11 Raperda tersebut, 6 Raperda usulan eksekutif, diantaranya pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, perubahan kedua atas Perda nomor 10 Tahun 2012 tentang restribusi perizinan tertentu, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 7, Tahun 2012 tentang pajak daerah, perubahan atas peraturan daerah No.7, Tahun 2011 tentang PBB pedesaan dan perkotaan, perubahan atas peraturan daerah nomor 8, Tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Jayapura.


Sedangkan lima Raperda usulan legislatif diantaranya, Raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung, Raperda penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penyelenggaraan pelayanan dan retribusi tera/ tera ulang, Raperda tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan, Raperda tentang peraturan tentang kampung wisata.(roy/tho)

Editor : Administrator