CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengonfirmasi bahwa dirinya telah dua kali memenuhi panggilan penyidik kepolisian sebagai saksi.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika.
Pernyataan itu disampaikan Rettob kepada wartawan saat ditemui di Hotel Horison Diana, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Senin (16/11/2026).
Ia merinci, dua kali pemeriksaan tersebut berlangsung pada dua tahapan hukum yang berbeda. Pemanggilan pertama dilakukan ketika perkara masih berada pada tahap penyelidikan, sedangkan pemanggilan kedua dilakukan setelah status kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan.
"Benar, polisi memanggil saya untuk meminta keterangan sebagai saksi. Saya sudah pernah dipanggil pada saat penyelidikan untuk memberikan klarifikasi. Sekarang, setelah status kasus dinaikkan menjadi penyidikan, polisi memanggil saya lagi untuk memberikan keterangan," jelas Rettob.
Fokus Pemeriksaan dan Dinamika Pergantian Kepala Daerah
Menurut Rettob, materi pertanyaan yang didalami oleh penyidik berfokus pada mekanisme dan proses penyaluran dana hibah kepada KPU Mimika.
Pendalaman ini dinilai penting oleh aparat penegak hukum mengingat adanya dinamika pergantian pimpinan daerah selama rentang waktu pengelolaan anggaran hibah tersebut berlangsung.
Dalam periode pengelolaan dana hibah tersebut, jabatan kepala daerah di Kabupaten Mimika tercatat mengalami empat kali pergantian.
Kondisi ini membuat penyidik perlu memetakan kronologi dan memeriksa seluruh pejabat bupati yang pernah menjabat pada masa itu guna memastikan porsi kewenangan serta keterlibatan masing-masing pihak.
Rettob secara tegas membantah adanya keterlibatan dirinya dalam dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Ia beralasan, pada tanggal-tanggal krusial yang menjadi objek pertanyaan penyidik, dirinya sudah tidak lagi memegang kendali pemerintahan karena telah diberhentikan dari jabatannya saat itu.
"Saat itu terjadi beberapa kali pergantian bupati. Ada empat bupati yang terkait dalam periode tersebut dan semuanya tentu diperiksa. Kebetulan, pada tanggal-tanggal yang dipertanyakan itu saya sudah tidak menjabat, karena sudah diberhentikan. Saya juga tidak pernah terlibat, bahkan mengetahui pun tidak," tegasnya.
Kepatuhan pada Proses Hukum
Meski mengaku tidak mengetahui proses pencairan maupun pengelolaan dana hibah pada periode yang dipermasalahkan, Rettob memandang langkah pemanggilan yang dilakukan kepolisian sebagai prosedur yang wajar dan proporsional dalam penegakan hukum.
Ia menekankan bahwa kehadirannya di hadapan penyidik merupakan bentuk sikap kooperatif sebagai warga negara dan kepala daerah untuk membantu membuat terang konstruksi perkara, bukan sebagai indikasi keterlibatan hukum.
"Dua kali saya dipanggil. Pertama saat penyelidikan untuk memberikan klarifikasi, kemudian yang kedua setelah kasusnya naik ke penyidikan dan saya datang memberikan keterangan sebagai saksi," pungkasnya. (*)
Editor : Agung Trihandono