CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Timika mengungkap peredaran 500 butir obat ilegal jenis Trihexyphenidyl di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Kasus ini menyeret seorang pekerja konter ponsel berinisial R yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum di Polres Mimika.
Kepala Loka POM Timika, Rudolf S.P. Bonai, menjelaskan bahwa tersangka diamankan oleh penyidik pada September 2026. Ratusan butir obat tanpa izin edar tersebut diketahui dikirim dari luar Mimika melalui layanan jasa ekspedisi.
“Pelaku sudah ditahan di Polres setelah penyidik kami amankan pada bulan September 2026,” kata Rudolf, Jumat (13/11/2026).
Menurut Rudolf, barang haram tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumsi pribadi, melainkan juga diperjualbelikan kepada masyarakat dengan harga Rp 10 per tablet.
*Perluasan Pengawasan Lintas Wilayah dan Sektor*
Pengungkapan kasus di Mimika ini melengkapi rentetan temuan Loka POM sepanjang 2026. Sebelumnya, petugas juga mengamankan seorang pengedar dengan barang bukti 800 butir obat terlarang di Kabupaten Dogiyai, yang perkaranya kini ditangani oleh Polda Papua Tengah.
Sementara itu, pada tahun 2025 lalu, Loka POM Timika telah memusnahkan belasan ribu butir obat ilegal.
Rudolf menyampaikan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terpadu yang bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kepolisian, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Ruang lingkup pengawasan tidak hanya berfokus pada obat-obatan farmasi, obat tradisional, herbal, dan bahan obat, tetapi juga mencakup komoditas pangan olahan.
Inspeksi lapangan menyasar sarana produksi—seperti industri rumah tangga, rumah makan, dan toko roti—serta sarana distribusi mulai dari kios hingga ritel modern. Pemeriksaan berfokus pada aspek kebersihan lingkungan, kondisi sarana, kualitas produk, bahan baku, hingga kelengkapan perizinan.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, intensitas pengawasan dipastikan akan ditingkatkan, terutama pada tingkat distributor besar.
Lonjakan permintaan pangan pada akhir tahun dinilai berisiko membuka celah bagi peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan.
“Kami secara intensif melakukan pengawasan terhadap pangan olahan, obat-obatan farmasi, dan tradisional. Pengawasan rutin dilakukan setiap hari dan akan ditingkatkan intensitasnya menjelang hari raya,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Loka POM mengimbau masyarakat agar lebih teliti dan tidak sembarangan membeli produk obat maupun pangan.
Konsumen diminta konsisten menerapkan prinsip CEK KLIK, yakni memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum melakukan pembelian.
*Temuan Baru: Penyalahgunaan Antibiotik untuk Hewan dan Tanaman*
Di tengah upaya pengawasan peredaran obat, Loka POM menemukan tren penyalahgunaan antibiotik yang mengkhawatirkan. Obat yang seharusnya diperuntukkan bagi manusia tersebut diduga dialihfungsikan untuk kebutuhan tanaman dan hewan.
Praktik ini dinilai berisiko tinggi memicu resistensi antimikroba, yakni kondisi ketika mikroorganisme patogen menjadi kebal terhadap pengobatan akibat penggunaan yang tidak tepat dan menyimpang dari prosedur.
Rudolf mencontohkan adanya temuan pelaku usaha yang meracik antibiotik untuk dijadikan herbisida tanaman, serta praktik serupa yang ditemukan di sejumlah peternakan.
“Saat ini tim kami sementara melakukan inspeksi ke lapangan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kesehatan Hewan, dan Pertanian,” katanya.
Selain inspeksi langsung, pengawasan diperkuat melalui pengambilan sampel produk untuk diuji di laboratorium.
Mengingat fasilitas laboratorium di Timika masih terbatas, sebagian sampel harus dikirim terlebih dahulu ke Balai Besar POM di Jayapura sebagai bagian dari pengawasan pascapasar guna memastikan standar mutu dan keamanan produk tetap terjaga.
*Patroli Siber Sasar Perdagangan Daring*
Tidak hanya memantau pasar konvensional, Loka POM Timika juga memperluas jangkauan pengawasan ke ruang digital.
Patroli siber rutin dilakukan untuk memantau penjualan produk secara daring melalui berbagai platform media sosial, dengan atensi khusus pada produk kosmetik dan kecantikan yang berisiko membahayakan kesehatan publik jika tidak memiliki izin edar resmi.
Apabila penjual daring terdeteksi memiliki tempat usaha fisik, petugas akan langsung menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan mendalam guna memastikan legalitas perizinan serta kandungan produk yang dipasarkan kepada konsumen.
“Patroli siber secara rutin kami lakukan di seluruh wilayah pelayanan kami, baik di Kabupaten Mimika maupun di tujuh kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah,” ujar Rudolf.
(*)