CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Sengketa garis batas wilayah di kawasan pegunungan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memicu langkah strategis dari jajaran pemerintah daerah.
Untuk meredam eskalasi konflik antarsuku di kawasan perbatasan, Pemerintah Kabupaten Mimika merancang skema pembentukan distrik persiapan yang dinamai Distrik Mimika Gunung.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengungkapkan bahwa pembentukan distrik baru tersebut lahir secara khusus sebagai respons langsung atas potensi konflik pemekaran batas wilayah yang rawan memicu gesekan sosial di tingkat akar rumput.
"Sengketa tapal batas ini menjadi alasan utama dibentuknya persiapan distrik tersebut. Meski jajaran administrasi secara formal belum terbentuk utuh, kami mengambil langkah antisipatif," ujar Emanuel Kemong, saat ditemui awak media, Senin (28/9/2026).
Menempatkan Utusan Penjelajah Dua Bahasa
Sebagai langkah awal mengamankan wilayah yang berada di garis sengketa, Bupati dan Wakil Bupati Mimika telah menunjuk dan menempatkan dua orang perwakilan khusus di lokasi perbatasan.
Penunjukan ini dipandang krusial mengingat geografis Mimika pegunungan yang sulit dijangkau serta tingginya sensitivitas sosial antar-komunitas adat.
Emanuel menjelaskan, kedua personel penugas tersebut dipilih bukan tanpa alasan. Selain merupakan warga lokal yang memahami kondisi geografis secara mendalam, mereka berasal dari kelompok masyarakat yang berada di posisi netral secara adat.
"Mereka adalah suku yang berada di tengah-tengah antara Suku Amungme dan Moni. Mereka menguasai bahasa Moni dan Amungme, serta paham betul bentang alam batas wilayah—mana gunung, mana pantai, dan mana batas garis adatnya," tegas Emanuel Kemong.
Kedua utusan tersebut difungsikan sebagai perpanjangan tangan atau pembantu persiapan pemerintah daerah.
Kehadiran mereka diharapkan mampu memperpendek jarak dan mempermudah rantai komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat di pelosok perbatasan, sehingga dinamika lapangan dapat termonitor secara konsisten.
Agenda Pembangunan Tanpa Menunggu 2027
Meskipun pembahasan tim harmoni penataan batas wilayah bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah sempat ditunda akibat penyesuaian agenda prioritas Gubernur, Pemkab Mimika menegaskan tidak akan melambatkan program pembangunan dasar.
Emanuel Kemong memastikan bahwa intervensi pembangunan tetap berjalan paralel dengan proses penyelesaian sengketa wilayah.
Komitmen ini dibuktikan melalui peletakan batu pertama pembangunan kantor persiapan distrik serta rencana pembentukan kampung-kampung baru di area tersebut.
"Kita tidak harus menunggu sampai tahun 2027. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, langsung kita sentuh. Pembangunan rumah warga, program kegiatan kampung, hingga fasilitas ekonomi sudah mulai berjalan," ujar Emanuel.
Selain infrastruktur fisik dan perumahan warga, Pemkab Mimika juga mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pendirian koperasi kampung.
Kepala Dinas terkait hadir secara langsung di lokasi untuk memimpin peletakan batu pertama fasilitas koperasi tersebut.
Langkah penguatan administrasi dan ekonomi di kawasan perbatasan ini diharapkan menjadi benteng pencegah konflik horizontal sekaligus menjamin kehadiran negara di wilayah perbatasan Mimika.(*)
Editor : Agung Trihandono