CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika menggelar aksi mimbar bebas di area Bundaran Mimika Smart City (Bundaran Petrosea), Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (3/8/2026).
Forum ruang terbuka ini digelar sebagai panggung penyampaian aspirasi publik terkait eskalasi konflik dan dampaknya terhadap krisis kemanusiaan di Tanah Papua.
Aksi tersebut melibatkan spektrum masyarakat yang luas, mulai dari tokoh gereja, kalangan mahasiswa, hingga mama-mama Papua.
KNPB menilai penanganan konflik di Papua selama ini terlalu didominasi oleh pendekatan keamanan negara yang belum menyentuh akar persoalan.
Ketua KNPB Wilayah Mimika, Yanto Awerkion, menegaskan forum tersebut dibentuk untuk menyuarakan keresahan warga yang terdampak langsung oleh konflik bersenjata, terutama di kawasan pelosok dan pegunungan Papua.
"Kami memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Papua untuk menyampaikan isi hati mereka mengenai situasi kemanusiaan yang sedang terjadi di Tanah Papua," ungkap Yanto dalam orasinya.
Yanto mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, untuk mengevaluasi strategi penanganan konflik di Papua.
KNPB meminta pemerintah menghentikan pengiriman pasukan berlebih dan beralih ke penyelesaian yang lebih substantif melalui dialog.
"Tetapi mencari solusi, mencari solusi bagaimana orang Papua itu hidup damai, orang Papua itu hidup aman, sejahtera di atas tanahnya sendiri," kata Yanto.
Ia menambahkan bahwa operasi militer yang terus berlanjut justru memicu intimidasi dan rasa takut di tengah masyarakat sipil.
Soroti Angka Pengungsi dan Korban Jiwa
KNPB menilai situasi di Papua saat ini sudah berada dalam kondisi "darurat militer dan kemanusiaan".
Berdasarkan pendataan internal yang dirilis KNPB, gelombang konflik sepanjang periode 2018 hingga 2026 telah memaksa sebanyak 125.931 warga sipil mengungsi dari kampung halaman mereka.
Dalam kurun waktu delapan tahun tersebut, KNPB mencatat setidaknya 503 warga sipil tewas akibat dampak konflik yang berkepanjangan. Korban jiwa tidak hanya berjatuhan dari kalangan non-kombatan.
Data KNPB juga mencatat sebanyak 300 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) serta 162 personel TNI dan Polri tewas dalam serangkaian kontak tembak.
Besarnya angka korban dari kedua belah pihak maupun masyarakat sipil menjadi landasan KNPB untuk mendesak penghentian pertumpahan darah di Papua.
"Jangan ada korban jiwa lagi yang berjatuhan di atas tanah ini, orang Papua maupun orang non-Papua. Kami harap supaya Indonesia melalui Presiden harus menanggapi serius hal ini, soal kemanusiaan. KNPB hari ini melakukan kegiatan, kami bicara soal kemanusiaan, situasi Papua hari ini tentang kekuatan militer yang berlebihan, situasi kemanusiaan yang hari ini sedang terjadi," tegas Yanto.
Menutup aksinya, KNPB Wilayah Timika menyatakan akan tetap konsisten bergerak melalui jalur nirkekerasan untuk menyuarakan hak-hak sipil dan kemanusiaan warga Papua. (*)
Editor : Agung Trihandono