CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Merauke.
Harmonisasi yang dijadwalkan berlangsung selama satu hari tersebut membahas sekitar 100 pasal yang mengatur penyelenggaraan kesehatan di Provinsi Papua Selatan.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta Herlina Rahangiar menjelaskan, penyusunan Ranperda tersebut telah melalui proses panjang. Dimulai dari penyusunan naskah akademik bersama tim, diskusi internal hingga konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam konsultasi publik tersebut, pihaknya melibatkan pemerintah kabupaten, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, DPR, Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan dalam konsultasi tersebut telah diakomodasi dan menjadi bahan penyempurnaan Ranperda sebelum dikirimkan ke Kanwil Kementerian Hukum di Jayapura untuk dilakukan harmonisasi.
"Semua aspirasi yang disampaikan sudah kami akomodasi bersama tim. Selanjutnya sudah dikirimkan ke Kanwil Hukum di Jayapura sehingga hari ini kami melakukan kegiatan harmonisasi," kata Benedicta Herlina Rahangiar, di Merauke, Rabu (18/11/2026).
Ia menyebutkan, hingga pelaksanaan harmonisasi tersebut, pembahasan telah memasuki Bab V tentang upaya penyelenggaraan kesehatan.
Menurut Benedicta, Raperda ini disusun untuk mengatur dan menata penyelenggaraan kesehatan secara khusus di Provinsi Papua Selatan. Dengan demikian, pengaturan yang dibuat tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
"Intinya adalah bagaimana kita mengatur dan menata penyelenggaraan kesehatan secara khusus di Provinsi Papua Selatan. Tentunya tetap berpedoman kepada undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi di bidang kesehatan. Kita menjabarkannya lagi sesuai dengan kondisi yang ada di Provinsi Papua Selatan," ungkapnya.
Ia berharap melalui proses harmonisasi tersebut, Raperda Penyelenggaraan Kesehatan dapat disempurnakan sehingga nantinya menjadi landasan hukum dalam mengatur pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan serta karakteristik masyarakat di empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan. (*)
Editor : AdminDua