CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian RI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa di kawasan Cetak Sawah Rakyat (CSR) tahun 2025 dan 2026 Kabupaten Merauke, Sabtu (24/10/2026), menjadi kesempatan bagi petani dan masyarakat adat untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian.
Dalam kunjungan ke kawasan CSR di Kampung Muram Sari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, yang memiliki luasan sekitar 1.885 hektare, sejumlah aspirasi disampaikan kepada pemerintah, mulai dari kendala pengangkutan hasil panen, kondisi jalan usaha tani, hingga persoalan irigasi, penataan lahan sampai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar program cetak sawah rakyat tidak hanya meningkatkan luas lahan pertanian, tetapi juga mampu mendorong produktivitas serta meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.
Kabupaten Merauke sendiri menjadi salah satu wilayah strategis dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Potensi lahan pertanian yang luas menjadikan daerah ini memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Capaian swasembada pangan yang menjadi kebanggaan pemerintah pusat juga menjadi dorongan untuk terus memperkuat pengembangan pertanian di berbagai daerah, termasuk Merauke.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong berbagai program untuk meningkatkan produksi pangan, di antaranya melalui cetak sawah rakyat, optimalisasi lahan, penyediaan pupuk dan bibit, serta pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.
Namun, pelaksanaan program tersebut di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang dikeluhkan petani adalah lamanya waktu pengangkutan hasil panen. Kondisi ini membutuhkan dukungan akses transportasi yang lebih baik agar hasil pertanian dapat diangkut secara efektif.
Petani juga menyampaikan kebutuhan perbaikan hingga pengaspalan jalan usaha tani. Jalan yang memadai sangat penting untuk memperlancar mobilitas petani, distribusi sarana produksi, dan pengangkutan hasil panen menuju tempat penampungan maupun pasar.
Selain itu, persoalan jaringan irigasi dan penataan lahan di sejumlah kawasan permukiman transmigrasi, termasuk Wuram Sari dan wilayah lainnya, turut menjadi perhatian.
Infrastruktur irigasi yang memadai diperlukan untuk mendukung ketersediaan air bagi tanaman dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian.
Menanggapi keluhan tersebut, Wamentan Muhammad Saleh Mustafa akan menyiapkan langkah penyelesaian secara terpadu tehadap berbagai persoalan yang dihadapi petani dalam pelaksanaan programvetak sawah rakyat di Kabupaten Merauke agar program pengembangan persawahan dapat berjalan optimal.
Wamentan mengatakan, program cetak sawah yang sedang berjalan saat ini masih berada pada tahap pembukaan lahan baru.
Karena itu, diperlukan dukungan berbagai sarana dan prasarana agar lahan yang telah dibuka nantinya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan produksi pertanian.
Menurutnya, persoalan yang disampaikan kelompok tani bukan hanya terjadi pada satu lokasi, tetapi juga menjadi tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program cetak sawah di berbagai wilayah.
Untuk itu, pihaknya akan membicarakan berbagai persoalan tersebut dan melaporkannya kepada Menteri Pertanian guna merumuskan solusi terpadu, mulai dari tahap awal pengembangan lahan hingga proses produksi dan penanganan hasil panen.
“Ke depan nanti kita akan bicarakan. Saya akan laporkan kepada Pak Menteri untuk ada semacam solusi terpadu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyelesaian persoalan cetak sawah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini mencakup pembangunan jalan usaha tani, penyediaan dan penataan irigasi, hingga dukungan mekanisasi pertanian.
Pemanfaatan teknologi pertanian, termasuk drone dan peralatan pendukung lainnya, juga akan diperhitungkan sebagai bagian dari kebutuhan pengembangan kawasan persawahan.
Wamentan mengaku telah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian setempat agar melakukan penghitungan kebutuhan secara cermat.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan berbagai program dan investasi yang telah dilaksanakan tidak berakhir sia-sia.
Menurutnya, pembukaan lahan baru harus diikuti kesiapan infrastruktur dan sarana produksi yang memadai. Dengan begitu, petani tidak hanya memiliki lahan persawahan, tetapi juga dapat mengolahnya secara berkelanjutan hingga menghasilkan produksi pangan.
Ada kesempatan sampai itu, Wamentan menyerahkan bantuan sektor pertanian senilai Rp31,33 miliar kepada kelompok tani.
Bantuan tersebut mencakup pengolahan lahan pascakonstruksi cetak sawah, pembangunan infrastruktur irigasi, jalan usaha tani hingga sarana konservasi air untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.
Turut mendampingi Wamentan tersebut, Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, Sekda Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze dan sejumlah pejabat dan komandan TNI-Polri. (*)