Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, TB, dan malaria tidak dapat hanya mengandalkan pelayanan medis maupun Dinas Kesehatan.
Diperlukan kemitraan dan sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, pemerintah kampung, pihak swasta, lembaga keagamaan, dan organisasi nonpemerintah.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan lintas sektor yang membahas dukungan program dan anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS, TB, dan malaria di Kabupaten Merauke, Rabu (14/10/2026).
Menurut Bupati, keterlibatan berbagai sektor sangat penting agar upaya pencegahan dan pengendalian ketiga penyakit tersebut dapat berjalan lebih efektif. Setiap pihak diharapkan berkontribusi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Ia juga menyoroti perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Merauke yang mengalami peningkatan cukup pesat dalam dua tahun terakhir.
Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama, terlebih Merauke kini berstatus sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan yang turut menghadapi dinamika pertumbuhan dan mobilitas penduduk.
Karena itu, diperlukan langkah yang terkoordinasi, mulai dari upaya pencegahan, edukasi kepada masyarakat, penemuan kasus, hingga pengobatan dan pendampingan bagi pasien.
Bupati menjelaskan, upaya bersama tersebut juga memiliki landasan kebijakan yang mendorong keterlibatan sektor di luar kesehatan. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016, serta Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
Dukungan pemerintah kampung melalui alokasi anggaran juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Merauke telah mengeluarkan surat edaran terkait dukungan dana desa untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, TB, dan malaria.
Sebanyak 30 kampung yang telah mengalokasikan anggaran diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan bersama dalam memperkuat program penanggulangan penyakit tersebut.
Dukungan itu juga diharapkan mendorong kampung-kampung lain agar memberikan perhatian serupa sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran masing-masing.
Bupati turut mendorong para kepala kampung dan lurah, tenaga pendamping profesional pemberdayaan masyarakat desa (P3MD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) nonkesehatan untuk mengambil peran aktif.
Lembaga keagamaan, yayasan pendidikan, pihak swasta, dan organisasi nonpemerintah juga diharapkan terlibat dalam edukasi, sosialisasi, serta kegiatan pencegahan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Adinkes Papua Selatan, Leonardus Mahuze, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan pencegahan dan pengendalian HIV, TB, dan malaria yang telah berjalan sejak 2024 di Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan.
Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia menargetkan eliminasi ketiga penyakit tersebut pada 2030. Untuk mencapai target itu, dibutuhkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk dalam menjaga kesinambungan program dan dukungan anggaran. (*)
Editor : Lucky Ireeuw