Pemprov Papua Selatan Minta BGN Percepat Izin Dapur MBG di Wilayah 3T

Yulius Sulo • Dipublikasikan Jumat, 2 Oktober 2026 | 08:50 WIB
Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Soleman Jambormias mewakili gubernur Papua Selatan saat memberikan arahan pada peresmian SPPG Merauke Kelapa Lima, Jumat (2/10/2026) 
(CEPOSONLINE.COM/SULO)
Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Soleman Jambormias mewakili gubernur Papua Selatan saat memberikan arahan pada peresmian SPPG Merauke Kelapa Lima, Jumat (2/10/2026)  (CEPOSONLINE.COM/SULO) 

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pemberian izin operasional bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah siap beroperasi namun hingga kini belum mendapatkan izin.


Permintaan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Soleman Jambormias mewakili gubernur saat pelaksanaan peresmian dua dapur SPPG di Merauke, Jumat (2/10/2026). 


Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai percepatan izin operasional penting agar semakin banyak masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), dapat segera menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).


 “Sesungguhnya masih banyak masyarakat kita yang punya kebutuhan dan banyak dapur juga yang sudah diusahakan, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan izin dan belum diperbolehkan untuk beroperasi,”  kata Soleman. 


Pemprov Papua Selatan, lanjutnya, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MBG dan berharap tim BGN yang datang ke Merauke dapat membawa aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.


“Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung secara penuh. Kiranya bapak-bapak dari Badan Gizi Nasional kembali ke pusat dapat memberikan izin kepada dapur-dapur yang sampai saat ini sesungguhnya sudah siap tetapi belum beroperasi,” katanya.


Menurutnya, percepatan operasional dapur SPPG akan memungkinkan penerima manfaat di Papua Selatan memperoleh hak mereka, termasuk masyarakat yang berada di wilayah 3T.


Ia menekankan wilayah 3T justru harus mendapat perhatian khusus karena kebutuhan terhadap makanan bergizi masih sangat besar. Terlebih, banyak sekolah di kampung-kampung yang sebagian besar siswanya merupakan anak-anak asli Papua.


“Masih banyak karena di daerah 3T justru itu yang sangat membutuhkan. Saudara-saudara kita di kampung-kampung, sekolah-sekolah di kampung-kampung itu 90 persen anak-anak asli Papua yang membutuhkan makanan bergizi gratis di sana,” ujarnya.


Ia juga menyampaikan pesan Gubernur Papua Selatan agar wilayah 3T menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan program MBG di Papua Selatan.


“Pak Gubernur kemarin berpesan, tolong sampaikan agar 3T ini menjadi perhatian khusus, terlebih di Papua Selatan,” katanya.


Pada kesempatan tersebut, Pemprov Papua Selatan juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim BGN di Merauke dan berharap kegiatan serupa dapat terus berjalan dengan baik.


Selain meminta percepatan izin, Pemprov Papua Selatan mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG agar menjaga kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.


Disebutkan, hingga saat ini belum ditemukan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG di Papua Selatan.


“Pesan berikut kepada seluruh masyarakat yang punya dapur dan lain-lain bahwa sampai hari ini di Papua Selatan itu belum ada yang kita temukan keracunan makanan. Ini terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi,” tegasnya.


Ia berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan sehingga anak-anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang layak, aman dan bergizi.


“Anak-anak kita tidak makan makanan yang sudah basi dan lain sebagainya. Tetap dipertahankan sampai dengan mereka menerima manfaat dari MBG ini secara baik,” pungkasnya.(*)

Editor : Weny Firmansyah
Merauke BGN SPPG