Belajar dari Kasus Puncak, Kapolres Merauke Ungkap Cara Cegah Konflik Berujung Kerusakan

Yulius Sulo • Dipublikasikan Kamis, 13 Agustus 2026 | 09:26 WIB
Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga.(CEPOSONLINE.COM/SULO)
Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga.(CEPOSONLINE.COM/SULO)

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga meminta seluruh pihak memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah konflik sosial yang berujung pada pembakaran atau perusakan fasilitas pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Leonardo saat menghadiri penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 di Makodim 1797/Merauke, Kamis (13/8/2026).

Ia menanggapi kejadian pembakaran fasilitas pemerintah yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Menurut Leonardo, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian bersama karena tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban, tetapi juga menimbulkan kerugian.

Karena itu, berbagai persoalan yang berpotensi memicu konflik di Merauke perlu diantisipasi sejak awal.

“Kami turut prihatin atas kejadian itu, yang tentunya menimbulkan kerugian. Untuk wilayah Merauke, kita berharap jangan sampai terjadi,” ujar Leonardo menanggapi peristiwa Puncak di sela-sela menghadiri penutupan TMMD ke-129 di Makodim 1797/Merauke, Kamis (13/8/2026). 

Menurutnya, perbedaan pendapat maupun persepsi terkait kebijakan anggaran harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah.

 Pemerintah bersama masyarakat perlu membuka ruang dialog agar setiap persoalan dapat dibicarakan sebelum berkembang menjadi konflik.

“Segala hal yang terkait perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan hal-hal yang harus bisa dibicarakan terkait anggaran, itu bisa dimusyawarahkan dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi,” katanya.

Leonardo menekankan bahwa mitigasi harus dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan.

 Pemerintah daerah hingga tingkat distrik dan kampung dinilai memiliki peran penting dalam mendeteksi serta meredam potensi persoalan di tengah masyarakat.

“Ini juga termasuk salah satu pembahasan, intinya kita bersama-sama melakukan upaya mitigasi. Memang keterlibatannya dari pemerintah, baik pemerintah daerah sampai ke level distrik dan level kampung,” jelasnya.

Selain memperkuat komunikasi, ia meminta setiap lembaga negara dan unsur pemerintahan mengedepankan transparansi dalam menjalankan kebijakan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Leonardo berharap setiap perkembangan dan dinamika yang muncul dapat diselesaikan secara baik sehingga tidak berujung pada tindakan yang merugikan fasilitas pemerintah maupun masyarakat.(*)

Editor : Elfira Halifa
Merauke Ceposonline.com