Jakarta, 09/6 (ANTARA) - Rizky tidak pernah mendaftar ke sekolah mana pun setelah lulus SD.
Bukan karena malas. Ibunya, Ni Putu Yuniawati, buruh tani di Tabanan, tidak punya cukup uang.
Dari enam anaknya, lima lebih dulu berhenti di jenjang yang sama, tamat SMP, lalu selesai.
Pendidikan bukan mimpi yang mereka kejar. Itu adalah kemewahan yang mereka pelajari untuk tidak diinginkan. Sampai seseorang dari pemerintah datang ke rumah mereka.
Bukan formulir pendaftaran. Bukan pengumuman lewat media sosial. Seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial yang mengetuk pintu, mengecek nama dalam daftar, dan bertanya: Apakah Rizky bersedia bersekolah lagi? Itulah cara Sekolah Rakyat bekerja. Negara tidak menunggu, tapi mencari.
Program Sekolah Rakyat dirancang berbeda dari logika pendidikan yang selama ini berlaku. Tidak ada pengumuman penerimaan peserta didik baru yang ditempel di papan pengumuman. Tidak ada antrean orang tua di depan gerbang sekolah sejak subuh. Yang ada adalah proses sebaliknya, pemerintah yang pergi mencari. Sekolah Rakyat adalah satu-satunya sekolah yang tidak membuka pendaftaran.
Calon siswa diidentifikasi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik. Dari data itu, pendamping PKH dan Dinas Sosial turun ke lapangan, mengunjungi keluarga, memverifikasi kondisi, dan baru kemudian mengajak anak-anak yang memenuhi syarat untuk masuk. Hanya mereka yang berada di desil 1 dan 2, kelompok paling bawah dalam skala kesejahteraan nasional, yang menjadi sasaran.
Kepala Sekolah SRMP 17 Tabanan I Putu Jaya Negara menyebutnya sebagai ground check. "Dilakukan ground check apa sudah betul-betul memenuhi syarat atau tidak, bersedia atau tidak. Kalau sudah memenuhi syarat, baru diterima," ujarnya.
Para orang tua siswa di Tabanan rata-rata petani dan buruh harian. Bagi I Nyoman Sukonado, buruh tani yang anaknya terjaring program ini, tawaran itu datang seperti sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sekolah gratis, berasrama, makan tiga kali sehari, seragam, dan perlengkapan belajar. Semua tanpa pungutan.
Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah gratis biasa. Ia dirancang sebagai boarding school penuh bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, sebuah model yang memisahkan siswa dari lingkungan kemiskinan selama jam-jam belajar, sekaligus membebaskan orang tua dari beban biaya harian.
Jenjang yang tersedia mencakup SD, SMP, hingga SMA. Kurikulum mengikuti standar nasional, namun dengan penekanan pada pembentukan karakter dan kedisiplinan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan ada tiga hal yang tidak ditoleransi di lingkungan Sekolah Rakyat, yakni perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi. Jika itu terjadi, pelanggar peraturan akan ditindak tegas dan dikeluarkan saat itu juga.
Hasilnya mulai terlihat. Gede Bagus Abimanyu, siswa SRMP 17, menceritakan kepada Presiden Prabowo bahwa ia dulu kerap dibully sejak SD. Dirinya pendiam, tidak suka bergaul, hampir putus sekolah. Setelah masuk Sekolah Rakyat, kepribadiannya berubah. Ia kini ingin mencegah perundungan di sekolahnya sendiri.
"Saya harap dengan gelar ini saya dapat mencegah bullying dan dapat menjaga teman-teman saya agar tidak merasakan hal yang saya rasakan sebelumnya," kata Gede Bagus Abimanyu.
Sedangkan Rizky, yang ibunya dulu tak punya harapan lebih jauh dari tamat SMP, kini punya cita-cita jadi insinyur pertanian.
Penambahan sekolah
Per awal 2026, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 tempat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota. Total ada 15.954 siswa yang belajar di dalamnya, didampingi 2.218 guru dan lebih dari 4.800 tenaga kependidikan. SRMP 17 Tabanan adalah satu dari 166 rintisan itu, dengan menampung 74 siswa SMP dalam tiga rombongan belajar dari empat kabupaten berbeda di Bali.
Kementerian Sosial menargetkan penambahan lebih dari 32 ribu siswa pada tahun ajaran 2026/2027. Pada 2027/2028, angkanya diproyeksikan melampaui 100 ribu. Jika konsisten, Mensos Saifullah memperkirakan pada 2030 jumlah siswa Sekolah Rakyat bisa menembus 500 ribu, dari 500 gedung permanen yang masing-masing menampung hingga 1.000 murid.
Minggu, 7 Juni 2026, Mobil Maung RI-1 memasuki halaman SRMP 17 Tabanan sekitar pukul 11.42 WITA. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turun mengenakan safari cokelat.
Belasan siswa berseragam sudah berbaris. Enam belas di antara mereka langsung membawakan tari Kecak, dengan seorang penari berkebutuhan khusus sebagai pusat pertunjukan. Prabowo berhenti, menyaksikan, lalu menyalami mereka satu per satu.
Presiden masuk ke aula, duduk bersama orang tua calon siswa tahun ajaran baru, mendengar cerita Bagus dan Ketut Arlan, lalu makan siang bersama siswa menggunakan ompreng MBG.
Di sela kunjungan itu, ada data yang membuat Prabowo bertanya langsung kepada kepala sekolah. Mensos melaporkan bahwa untuk tahun ajaran 2026/2027, kuota Sekolah Rakyat di seluruh Bali hanya tersedia untuk 270 siswa, 90 per jenjang di gedung permanen yang sedang dibangun di Karangasem. Sementara jumlah calon peserta didik yang sudah terjangkau se-Bali telah mencapai 406 anak.
Selisih 136 kursi. Artinya ada lebih dari sepertiga calon siswa yang sudah diidentifikasi, sudah diverifikasi kelayakannya, namun belum bisa tertampung.
"Ini 270 di tempat ini?" tanya Prabowo. Kepala sekolah meluruskan, angka itu untuk seluruh Bali, bukan hanya Tabanan.
Prabowo langsung menginstruksikan Mensos Saifullah Yusuf dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menggenjot pembangunan. Konstruksi fisik Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi nasional per 4 Juni sudah mencapai progres rata-rata 71,13 persen, dengan 69 di antaranya ditargetkan rampung Juli 2026. Tapi di Bali, dan kemungkinan di banyak daerah lain, antrean sudah lebih panjang dari kursi yang tersedia.
Sekolah Rakyat dimulai dari kenyataan bahwa banyak anak Indonesia tidak pernah mendaftar ke sekolah mana pun bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena tidak ada keberanian pada keluarga paling rentan itu untuk sekadar mendaftarkan anaknya sekolah. Sekolah seperti impian bagi mereka di saat pada keluarga lain di Indonesia itu adalah standar paling minimal.
Negara kini mencoba mengubah itu. Pertanyaannya tinggal seberapa cepat dan jauh jangkauan negara kepada mereka yang sekadar bermimpi untuk bersekolah.*