CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas hingga Papua memicu kritik keras dari Ketua DPC Peradi Suara Advokat Indonesia sekaligus Direktur Papua Anticoruption Investigation, Anthon Raharusun.
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan meminta Kapolri segera mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat.
Anthon menduga kebakaran hutan di Papua berpotensi berkaitan dengan kepentingan kelompok bisnis yang ingin memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut.
Ia mengingatkan agar Karhutla tidak menjadi peluang bagi pihak tertentu untuk meraih keuntungan, sementara masyarakat harus menanggung dampak kerusakan lingkungan dan kabut asap.
“Kebakaran hutan dan lahan ini sudah sangat masif dan meluas ke seluruh wilayah. Saya khawatir ini menjadi proyek dari para pebisnis,” tegas Anthon saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (16/10/2026).
Menurut Anthon, pemerintah tidak boleh membiarkan kebakaran terus berulang tanpa penanganan yang jelas.
Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengusut penyebab kebakaran dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Ia bahkan menduga ada pejabat tertentu yang memiliki kepentingan bisnis sehingga penindakan terhadap pelaku karhutla tidak berjalan maksimal. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum.
“Kalau tidak ada penindakan hukum yang konkret, maka kita menduga ini ada konspirasi negara, pemerintah yang hanya mengejar bisnis tetapi kemudian mengabaikan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Anthon meminta Kapolri segera mengambil langkah konkret untuk mengusut kebakaran hutan dan menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Selain mendesak penegakan hukum, Anthon meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Menurutnya, kebakaran yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua, membutuhkan penanganan serius dan tanggung jawab pemerintah secara menyeluruh.
Ia menyoroti kondisi Kota Jayapura yang, menurut pengamatannya, mulai terganggu oleh kabut asap hingga memengaruhi jarak pandang dan keindahan pemandangan alam kota.
“Bahkan Jayapura saat ini, yang tadinya kita bisa melihat Holtekamp, ternyata sekarang jarak pandang sudah terganggu. Kita tidak bisa lagi menikmati keindahan alam Kota Jayapura, tidak ada lagi pemandangan langit biru,” katanya.
Menurutnya, kebakaran hutan yang berulang juga memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada warga negara.
Ia meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan pernyataan, tetapi juga menunjukkan tindakan nyata untuk memastikan kebakaran dapat dikendalikan dan kerusakan lingkungan tidak terus meluas.
Anthon menegaskan, Presiden Prabowo perlu menunjukkan langkah konkret dalam menangani Karhutla.
Ia meminta pemerintah tidak membiarkan masyarakat terus menjadi korban, sementara penyebab kebakaran dan kemungkinan adanya pelanggaran hukum belum dituntaskan.
“Keselamatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi, kepentingan korporasi ataupun kepentingan birokrasi,” tegasnya. (*)
Editor : Weny Firmansyah