CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Masyarakat adat Kampung Nafri berencana melakukan pemalangan total jalan alternatif Holtekamp pada Rabu pekan depan.
Ancaman ini muncul menyusul kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Papua yang dinilai tidak merespons dua kali undangan mediasi terkait penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan Hamadi-Holtekamp.
Perwakilan masyarakat adat Kampung Nafri, Kristison Hanuebi, mengatakan, pihaknya telah dua kali mengikuti upaya fasilitasi pertemuan yang dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor MRP.
Pertemuan tersebut bertujuan mempertemukan pemerintah dengan masyarakat pemilik hak ulayat untuk membahas penyelesaian persoalan pembayaran tanah secara terbuka.
Namun, menurut Kristison, pemerintah tidak menghadiri kedua pertemuan yang dijadwalkan pada 9 Oktober dan Kamis (15/10/2026) di Kantor MRP, sehingga masyarakat menilai tidak ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
"Sudah dua kali MRP memfasilitasi pertemuan antara kami masyarakat adat Nafri dengan pemerintah, yaitu tanggal 9 dan hari ini, Kamis (15/10). Tetapi pemerintah sama sekali tidak merespons. Karena itu, jalan yang harus kami tempuh adalah turun melakukan pemalangan besar-besaran di jalan Hamadi-Holtekamp," tegas Kristison, Kamis (15/10/2026).
Ia menegaskan, rencana pemalangan tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat adat terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak menunjukkan etika dan respons yang baik dalam memenuhi undangan mediasi. (*)
Editor : Elfira Halifa