CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Ketua KNPI Kota Jayapura, Bartolomeus Taniauw atau yang akrab disapa Barto, menyayangkan minimnya keterlibatan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangkaian kegiatan Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kota Jayapura.
Barto menilai, ketidakhadiran ASN dalam sejumlah kegiatan tersebut menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius, terlebih setelah Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyampaikan teguran secara terbuka melalui media.
Menurut Barto, pernyataan Wali Kota terkait minimnya kehadiran ASN bahkan telah disampaikan lebih dari satu kali.
Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar kejadian sesaat, tetapi terdapat ASN maupun pimpinan OPD yang belum menunjukkan kepatuhan terhadap arahan pimpinan.
“Ini satu hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi statement Wali Kota Jayapura terkait hal ini bukan hanya sekali, tetapi sudah dua kali disampaikan di media. Artinya, persoalan yang sama masih terjadi,” ujar Barto kepada Ceposonline.com, Kamis (13/8/2026).
Ia menegaskan, sebagai bagian dari pemerintahan, ASN dan pimpinan OPD semestinya menjadi contoh dalam mendukung setiap agenda yang dilaksanakan Pemerintah Kota Jayapura, terlebih kegiatan tersebut berkaitan dengan peringatan hari kemerdekaan.
Barto juga mengingatkan bahwa persoalan kehadiran dalam kegiatan pemerintahan tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil.
“Jangan sampai apa yang terlihat di luar ini juga terjadi di dalam ruang kerja. Kalau arahan pimpinan dalam kegiatan saja tidak dijalankan dengan baik, tentu menjadi pertanyaan bagaimana dengan arahan-arahan terkait program dan visi misi Wali Kota,” tegasnya.
Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh ASN dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura agar ke depan lebih disiplin dalam menjalankan setiap arahan pimpinan.
Terlebih, lanjut Barto, Wali Kota telah menegaskan bahwa ASN merupakan bagian dari aparatur negara yang telah mendapatkan berbagai hak dan fasilitas dari negara.
“Sebagai ASN yang sudah banyak diberikan oleh negara, seharusnya memiliki kesadaran sendiri untuk hadir dan terlibat dalam kegiatan seperti rangkaian HUT RI. Tidak harus selalu diperintah,” tutupnya. (*)
Editor : Elfira Halifa