CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Gelombang protes kembali mewarnai Kota Jayapura pada momentum peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia.
Gabungan massa dari Gerakan Mahasiswa Papua dan Gerakan Masyarakat Adat Papua menggelar aksi unjuk rasa di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (10/8/2026).
Aksi ini menjadi panggung koreksi terbuka terhadap serangkaian kebijakan pemerintah pusat di Tanah Papua yang dinilai tidak ada manfaatnya, tidak berbasis kebutuhan lokal, hingga mengancam eksistensi masyarakat adat.
Dalam aksi yang dipimpin oleh Penanggung Jawab Kastro Aso tersebut, massa membawa sejumlah spanduk dan pamflet berisi tuntutan politik dan sosial. Di antara deretan seruan seperti "Tolak Bandar Antariksa di Biak", "Save Tanah Masyarakat Adat", dan "Tolak Militerisme di Tanah Papua", sorotan tajam mengarah pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa membentangkan poster bertuliskan "MBG adalah program pemusnahan generasi Papua", menandai penolakan keras terhadap program nasional tersebut yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan kesejahteraan masyarakat asli Papua (OAP).
Salah satu orator aksi, Manu Yohame, menyuarakan kekecewaan mendalam atas ketimpangan pembangunan di Papua. Ia menilai status Indonesia sebagai negara majemuk dengan ratusan suku dan bahasa tidak berbanding lurus dengan keadilan yang diterima oleh masyarakat adat Papua.
"Negara Indonesia hadir di wilayah Papua hanya memikirkan cara menghabiskan sumber daya alam dan sumber daya manusia Papua. Tidak pernah ada upaya sungguh-sungguh untuk melihat bagaimana orang asli Papua diberdayakan. Orang Papua hidup di tanah yang kaya, tetapi kekayaan itu tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh kita," tegas Manu di hadapan massa aksi.
Manu menambahkan bahwa ruang demokrasi bagi OAP makin menyempit akibat ketakutan pemerintah terhadap sikap kritis masyarakat. Menurutnya, harapan OAP akan hadirnya keadilan sosial ibarat "menunggu pesawat di pelabuhan", sebuah ketidakpastian yang berlarut-larut.
"Semenjak Injil masuk, masyarakat adat sudah ada dan hidup damai. Nenek moyang kita tidak pernah tunduk pada bangsa lain. Namun hari ini, kehadiran negara seolah-olah hanya untuk mengeksploitasi SDA dan SDM kami," tambahnya.
Selain mengkritik efektivitas program-program pusat seperti MBG, aksi ini juga menyasar pola pendekatan keamanan yang diterapkan pemerintah. Manu menyebut negara keliru dalam memandang masyarakat Papua karena selalu memprioritaskan pendekatan militeristik dibandingkan pendekatan humanis.
"Sejak lahir, orang Papua memahami bagaimana memperlakukan manusia lain secara adil dan humanis. Tetapi negara ini tidak pernah melakukan pendekatan humanis, justru pendekatan militeristik yang terus-menerus dilakukan," ujar Manu.
Senada dengan hal tersebut, Yusti, massa aksi lainnya, menyoroti ancaman alih fungsi tanah adat yang kian masif. Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan identitas dan ruang hidup utama.
"Kita hidup tanpa tanah ibarat hidup tanpa mama. Oleh karena itu, masyarakat Papua harus menjaga sisa tanah yang ada. Tanah tidak hanya sumber kehidupan, tetapi juga jati diri yang wajib kita rawat dengan baik," tutur Yusti.
Aksi mimbar bebas di Lingkaran Abepura ini mempertegaskan sikap agar pemerintah pusat mengevaluasi secara mendasar seluruh kebijakan strategis nasional di Papua, menghentikan pendekatan represif, serta memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat sesuai amanat perlindungan hak asasi manusia. (*)
Editor : Agung Trihandono