Pemkab Keerom Tegaskan Penanganan Stunting Berbasis Data dan Kolaborasi

Erianto Pasae • Dipublikasikan Rabu, 21 Oktober 2026 | 08:39 WIB
Wakil Bupati Keerom, Daud saat berfoto dengan forkopimda dan para kepala OPD usai membuka Kegiatan Pencegahan Percepatan dan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Aula Bappeda Keerom, Kamis (15/10/2026). (CEPOSONLINE.COM/ERIANTO).
Wakil Bupati Keerom, Daud saat berfoto dengan forkopimda dan para kepala OPD usai membuka Kegiatan Pencegahan Percepatan dan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Aula Bappeda Keerom, Kamis (15/10/2026). (CEPOSONLINE.COM/ERIANTO).

CEPOSONLINE.COM, KEEROM - Pemerintah Kabupaten Keerom berkomitmen mempercepat penurunan dan pencegahan stunting melalui pendekatan terintegrasi berbasis data serta berorientasi pada hasil nyata.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Keerom, Daud, saat membacakan sambutan Bupati Keerom, Piter Gusbager, dalam pembukaan Kegiatan Pencegahan Percepatan dan Penurunan Stunting (Aksi Konvergensi) Tahun 2026 di Aula Bappeda Keerom, Kamis (15/10/2026).

Daud menekankan bahwa stunting bukan sekadar masalah kesehatan dan gizi semata, melainkan persoalan pembangunan manusia yang berkaitan erat dengan kualitas pendidikan, sanitasi, air bersih, kondisi sosio-ekonomi, pola asuh, hingga layanan dasar.

“Penanganan stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan kerja bersama dan keterpaduan antara pemerintah daerah, distrik, kampung, fasilitas kesehatan, dunia pendidikan, hingga masyarakat dan dunia usaha,” ungkap Daud. 

Kegiatan aksi konvergensi ini diawali dengan tahapan analisis situasi yang dinilai sebagai fondasi penting perencanaan intervensi di Kabupaten Keerom.

 Pemkab Keerom menginstruksikan agar penyusunan program tidak lagi didasarkan pada kebiasaan atau sekadar mengulang kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Analisis situasi diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi wilayah hingga tingkat distrik dan kampung. Kelompok sasaran utama yang harus diprioritaskan mencakup ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi di bawah dua tahun (baduta), balita, remaja putri, calon pengantin, serta rumah tangga.

“Data jangan hanya menjadi angka di dalam dokumen. Data harus menjadi dasar untuk menentukan keputusan dan kebijakan. Jika ditemukan wilayah dengan cakupan pelayanan rendah atau kendala air bersih dan sanitasi, hal itu harus segera ditindaklanjuti secara lintas sektor,” tegasnya.

Setelah analisis situasi, kata Wabup menyebutkan langkah berikutnya adalah penguatan perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat kegiatan.

Pemkab Keerom mendorong proses perencanaan yang terbuka dan kolaboratif melalui koordinasi lintas instansi, mulai dari Bapperida, Dinas Kesehatan, DP3AKB, OPD pengampu, hingga pemerintah distrik dan kampung.

Hasil analisis situasi ini nantinya akan dibawa ke dalam Pra Musrenbang Tematik Stunting agar usulan program benar-benar menjawab permasalahan riil di masyarakat.

Wabup Daud juga mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan stunting bukan semata tanggung jawab Dinas Kesehatan dan Bapperida. Seluruh OPD terkait seperti bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, pangan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat kampung wajib bergerak secara terpadu sesuai kewenangannya.

“Yang paling penting adalah perubahan cara kerja kita. Kita harus bekerja berdasarkan data, menentukan prioritas, mengintegrasikan program, dan memastikan anggaran mendukung sasaran prioritas demi membangun generasi Keerom yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tutup Wabup Daud. (*).

Editor : Abdel Gamel Naser
Ceposonline.com KEEROM Stunting Papua