CEPOSONLINE.COM, KEEROM - Pemerintah Kabupaten Keerom terus konsisten dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakatnya, termasuk menghadirkan Sekolah Rakyat di Negeri Tapal Batas.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Keerom bersama Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kemensos RI kembali melakukan sosialisasi dengan berbagai tokoh masyarakat yang berlangsung di Gedung Pramuka, Arso, Jumat (9/10/2026).
Sosialisasi ini sengaja dilakukan untuk memastikan seluruh elemen daerah siap mendukung program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Sekolah Rakyat dirancang untuk merangkul anak-anak dari keluarga kurang beruntung di Keerom agar mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan setara.
Bupati Keerom, Piter Gusbager, menegaskan pentingnya kesiapan administrasi dari seluruh dinas dan lembaga terkait. Ia meminta dokumen pendukung diselesaikan dalam pekan ini agar berkas dan proposal resmi dapat segera diserahkan langsung kepada Menteri Sosial di Jakarta.
“Soal lahan, sudah clear and clean seluas lebih dari 10 hektar dan siap menjadi aset pemda. Seluruh elemen, termasuk masyarakat adat, memberikan dukungan penuh tanpa ada pemalangan. Pembangunan fisik kita targetkan mulai awal 2027,” ungkap Piter Gusbager usai membuka kegiatan sosialisasi.
Langkah cepat Pemkab Keerom ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kemensos RI, John Mampioper. Menurutnya, Keerom menunjukkan komitmen yang sangat kuat.
John menjelaskan ketersediaan lahan bersertifikat seluas 10,5 hektar menjadi pondasi utama. Saat ini, Pemkab Keerom tinggal melengkapi beberapa dokumen administratif pendukung seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan dokumen lingkungan lainnya.
“Kami berharap dalam dua minggu kedepan, Bupati dapat menyampaikan surat minat dan proposal langsung kepada Menteri Sosial. Jika dokumen dan verifikasi rampung, Keerom siap ditetapkan sebagai kabupaten prioritas pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Papua pada 2027,” ujar John.
Tahapan berikutnya yang akan dilakukan Pemkab Keerom adalah pematangan lahan (land clearing). John mengapresiasi masyarakat adat setempat yang secara terbuka mendukung pemanfaatan tanah ini demi kemajuan pendidikan anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
Sebagai bentuk dukungan awal, Keerom saat ini telah mengirimkan empat siswa untuk menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi Pasir 2, Jayapura, yang sudah berjalan selama satu tahun.
Kehadiran Sekolah Rakyat mandiri di Keerom kelak diharapkan dapat menampung lebih banyak anak-anak yang membutuhkan di wilayah tersebut. (*)
Editor : Agung Trihandono