CEPOSONLINE.COM, KEEEOM - Pemerintah Kabupaten Keerom melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Keerom yang berlangsung di Gedung Pramuka, Swakarsa, Asro, Senin (28/9/2026).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja pendidikan serta menyelaraskan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi wadah diskusi interaktif guna mencari solusi atas berbagai tantangan pendidikan di daerah, termasuk dalam aspek administratif seperti tata kelola anggaran.
"Hari ini Pemerintah Kabupaten Keerom mengundang para kepala sekolah untuk memberikan arahan sekaligus berkoordinasi terkait tata kelola keuangan serta mengevaluasi program tahun 2025 dan 2026 agar masalah di sekolah dapat kita selesaikan bersama," ungkap Bupati Gusbager.
Menurut Bupati dia periode itu, peran kepala sekolah sangat krusial dalam menentukan keberhasilan mutu pendidikan anak-anak di Keerom.
Selain tata kelola anggaran, Bupati Keerom juga menyoroti sejumlah tantangan dasar pendidikan di Papua, seperti keterbatasan tenaga pendidik, sarana prasarana, serta efektivitas komunikasi dan pengawasan di lapangan.
Guna menjawab tantangan tersebut, Pemkab Keerom telah menyalurkan dan merencanakan peningkatan insentif bagi tenaga pendidik, khususnya yang bertugas di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Skema bantuan ini menyasar guru ASN maupun guru honorer/kontrak lokal yang secara konsisten aktif mengajar di daerah terpencil.
"Insentif ini sudah kami salurkan dan tahun depan besarnya akan kita tingkatkan. Bahkan untuk daerah dengan medan paling berat, insentifnya bisa mencapai Rp5 juta per bulan. Harapan kami, para guru tetap berada di tempat tugas dan fokus mencerdaskan anak-anak Keerom," jelas Bupati Gusbager.
Sementara untuk mengatasi keterbatasan pengawasan di lapangan akibat minimnya jumlah pengawas sekolah, Pemkab Keerom menjadwalkan pembukaan pendaftaran pengawas sekolah baru pada tahun mendatang yang disertai penyiapan alokasi tunjangan khusus.
Langkah ini diambil untuk menjembatani koordinasi antara dinas pendidikan dan pihak sekolah secara berkelanjutan. (*).
Editor : Abdel Gamel Naser