CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M., meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura memperkuat konsolidasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga layanan dalam upaya mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurut Rustan, keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari yayasan, lembaga bantuan hukum, organisasi keagamaan, paguyuban, kerukunan hingga organisasi kepemudaan, sangat penting untuk memperluas edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak.
Hal tersebut disampaikan Rustan dalam kegiatan penguatan kapasitas dan koordinasi lembaga layanan bagi perempuan di Kota Jayapura, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar pertemuan antarlembaga, tetapi menjadi ruang untuk membangun pemahaman bersama tentang bagaimana menangani berbagai persoalan kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, perdagangan anak maupun pernikahan dini.
"Tujuan kita satu, bagaimana pemerintah kota bisa memberikan pemahaman, penjelasan dan edukasi kepada seluruh masyarakat. Ketika terjadi kekerasan, masyarakat harus tahu bagaimana cara melapor, berkomunikasi dan ke mana harus mendapatkan perlindungan," ujarnya.
Rustan berharap, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyosialisasikan informasi perlindungan perempuan dan anak di lingkungan masing-masing, termasuk melalui lembaga keagamaan, paguyuban dan organisasi kepemudaan.
Ia juga menyoroti peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jayapura. Berdasarkan data yang disampaikan, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 35 laporan kasus. Sementara pada 2026, jumlahnya meningkat menjadi hampir 50 kasus.
Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi perhatian serius sekaligus menunjukkan pentingnya memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
"Perempuan adalah tiang keluarga. Kalau perempuan tidak aman, maka keluarga juga tidak aman. Kalau keluarga tidak aman, otomatis kota juga sulit untuk maju. Karena itu, perempuan harus kita lindungi," tegasnya.
Rustan mengakui, salah satu persoalan dalam penanganan kekerasan adalah masih adanya korban yang takut melapor. Sebagian korban merasa malu, khawatir persoalannya diketahui keluarga atau bahkan tidak mengetahui lembaga yang harus dihubungi.
Karena itu, kehadiran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) harus benar-benar menjadi tempat yang memberikan perlindungan, pendampingan dan rasa aman bagi para korban.
Ia meminta seluruh petugas layanan memahami standar operasional prosedur (SOP) penanganan pengaduan, mulai dari menerima laporan, melakukan pendampingan, memberikan perlindungan hingga memastikan tindak lanjut terhadap setiap kasus.
Rustan mengingatkan agar petugas tidak memberikan respons yang justru membuat korban semakin terbebani ketika datang menyampaikan persoalannya.
"Jangan sampai ada orang datang melapor, tetapi justru dimarahi atau dipersulit. Orang sudah mengalami kesulitan, jangan kita tambah kesulitannya. Kita harus mendengarkan keluhan mereka, memberikan pendampingan dan memastikan mereka merasa aman serta terlindungi," pesannya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan psikososial dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, petugas harus bekerja dengan hati, memiliki empati dan mampu memahami kondisi korban agar proses pendampingan berjalan dengan baik.
Melalui penguatan koordinasi antarlembaga tersebut, Rustan berharap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jayapura semakin terarah, sehingga masyarakat tidak lagi takut untuk melapor dan setiap korban memperoleh hak perlindungan serta pendampingan sebagaimana mestinya. (*)
Editor : Jimianus Karlodi