CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta OPD yang menangani pelayanan perizinan, untuk membersihkan praktik percaloan dan segala bentuk penawaran jasa pengurusan izin melalui jalur cepat.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Jayapura telah menerapkan sistem digitalisasi pemerintahan untuk mempercepat proses birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah yang menangani pelayanan perizinan harus menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Saya meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan proses pengurusan perizinan dengan menawarkan jasa jalur cepat maupun menjanjikan kemudahan kepada masyarakat melalui cara-cara yang tidak sesuai prosedur," tegas Rustan disela apel pagi, Senin (9/11/2026).
Ia juga meminta agar seluruh area pelayanan perizinan dibersihkan dari orang-orang yang menawarkan jasa pengurusan izin melalui jalur cepat. Praktik seperti ini harus mendapat pengawasan serius karena berpotensi merugikan masyarakat dan mencederai kualitas pelayanan pemerintah.
Menurutnya, penerapan sistem digitalisasi seharusnya menjadi instrumen untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen dan persyaratan perizinan, bukan justru menciptakan hambatan baru dalam proses pelayanan.
Rustan meminta seluruh OPD terkait memastikan pelayanan berjalan cepat, mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Aparatur pemerintah juga diingatkan agar tidak mempersulit masyarakat yang datang mengurus dokumen maupun berbagai jenis perizinan.
"Jangan sampai masyarakat yang datang untuk mengurus izin justru dipersulit. Pemerintah harus hadir memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan sesuai aturan," ujarnya.
Ia menegaskan, pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah. Karena itu, setiap aparatur harus menjaga integritas dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak pelayanan yang sama tanpa melalui perantara atau praktik percaloan.
Dengan demikian, Rustan berharap digitalisasi pemerintahan di Kota Jayapura benar-benar memberikan kemudahan, kepastian, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. (*)
Editor : Jimianus Karlodi